DPRD Kubar Kaget Dokter Spesialis RSUD HIS Hanya Terima Jaspel Rp2 Juta per Bulan

RRI.CO.ID, Sendawar – DPRD Kutai Barat (Kubar) mengaku kaget setelah mengetahui dokter spesialis di RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) hanya menerima sekitar Rp2 juta per bulan dari jasa pelayanan (jaspel).

Ironinya, nilai yang terbilang kecil itupun tak kunjung dibayar hingga 8 bulan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kutai Barat bersama manajemen RSUD HIS pada 14 April 2026.

Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Sepe Martinus, menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan perlu segera ditangani serius.

“Kalau hanya Rp2 juta per bulan, ya ampun jadi dokter kok segitu bayarnya? Kami saja di DPR terlambat gaji sedikit sudah repot,” ujarnya.

Ia menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ini menyangkut nyawa manusia. Tidak bisa menyalahkan dokter atau direktur saja kalau di bawahnya tidak mendukung,” katanya.

Sepe juga menyoroti minimnya tenaga pengelola jaspel yang hanya empat orang. Ia meminta manajemen segera menambah personel jika memang kekurangan tenaga.

“Kalau memang kurang tenaga, ya harus ditambah. Pengawasan dari dinas juga harus berjalan,” ucapnya tegas.

Ia bahkan mengingatkan pejabat yang tidak mampu bekerja agar mundur dari jabatan. “Kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur,” ujarnya.

Meski demikian, Sepe mengakui bahwa jaspel hanya salah satu komponen penghasilan dokter di luar gaji dan tambahan penghasilan pengawai (TPP) yang nilainya lebih besar.

“Memang ada gaji dan TPP, tapi informasinya malah turun, bukan naik. Untuk tetap mempertahankan TPP saja mereka harus berjuang langsung dengan bupati,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Di samping itu DPRD menilai klaim dari BPJS Kesehatan sebenarnya tidak bermasalah karena telah cair hingga Februari 2026. Hal ini memunculkan dugaan adanya kendala dalam tata kelola internal.

“Kami ada kecurigaan, seperti ada sesuatu dalam proses ini. Bukan direktur, tapi mungkin di bawahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Neurologi RSUD HIS, dr. Wili Chandra, yang juga tergabung dalam tim remunerasi, membeberkan kondisi riil pembagian jaspel di rumah sakit plat merah tersebut.

Ia menjelaskan, pendapatan RSUD HIS sekitar Rp4 miliar per bulan, dengan alokasi jaspel sekitar Rp1,6 miliar yang harus dibagi kepada sekitar 800 pegawai.

“Kalau Rp1,6 miliar dibagi 800 orang, rata-rata hanya sekitar Rp2 juta per orang. Bahkan sering kali yang dibagi hanya sekitar Rp1 miliar, sehingga per orang bisa hanya Rp1,5 juta,” ucap Wili.

Menurutnya, kondisi ini membuat tenaga medis kesulitan menjaga motivasi kerja. “Bagaimana kami bisa bekerja maksimal kalau rata-rata hanya Rp2 juta per orang? Bahkan ada dokter spesialis yang menerima di bawah Rp1 juta,” katanya.

Ia menambahkan, sistem remunerasi yang berlaku saat ini bersifat kaku dan tidak fleksibel, sehingga setiap kenaikan di satu kelompok akan berdampak pada penurunan di kelompok lain.

“Kalau dokter dinaikkan, perawat atau admin bisa turun. Begitu juga sebaliknya. Jadi selalu ada konflik kepentingan,” katanya.

dr.Wili juga mengungkapkan, secara umum dokter spesialis hanya menerima sekitar 15 persen dari total jasa pelayanan.

“Artinya dari Rp100 ribu, dokter hanya dapat sekitar Rp15 ribu. Bahkan untuk pasien poli Rp190 ribu, dokter bisa hanya menerima Rp9 ribu sampai Rp25 ribu per pasien,” jelasnya.

Ia menilai persoalan ini tidak hanya terjadi di RSUD HIS, tetapi juga di banyak rumah sakit di Indonesia, terutama terkait kecilnya nilai klaim layanan BPJS.

Untuk jangka pendek, ia menyarankan pemerintah daerah memperkuat insentif atau tunjangan bagi tenaga medis sebagai solusi sementara. “Kalau mengandalkan jaspel saja, sulit. Kami berharap insentif atau tunjangan bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sulitnya mempertahankan dokter spesialis di daerah akibat rendahnya pendapatan. “Dokter baru ada yang hanya bertahan dua sampai tiga bulan karena belum menerima jaspel sudah memilih keluar,” katanya.

Dalam jangka panjang, ia mendorong evaluasi sistem pembagian jaspel, termasuk kemungkinan penyesuaian porsi pembagian. “Bisa saja 40 persen dinaikkan jadi 45 atau 50 persen untuk jasa pelayanan, tapi itu perlu kajian mendalam,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kutai Barat merumuskan sejumlah kesimpulan, di antaranya meminta RSUD HIS segera membayar tunggakan jaspel periode Oktober 2025 hingga Februari 2026 secara bertahap mulai April hingga Juni 2026.

Selain itu, disepakati pembagian remunerasi BLUD tetap 60 persen untuk operasional rumah sakit dan 40 persen untuk jasa pelayanan.

DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara manajemen dan tenaga medis, serta mendorong penggunaan sistem aplikasi untuk mempercepat pembagian jaspel.

Ke depan, pembayaran jaspel ditargetkan maksimal dua bulan setelah klaim BPJS cair mulai Maret 2026.

Sementara Direktur RSUD HIS, dr. I Nyoman Sumahardika, menjelaskan bahwa persoalan jaspel bukan semata soal ketersediaan dana, melainkan mekanisme pembagian yang kompleks.

“Masalahnya bukan uangnya tidak ada, tapi bagaimana membagi agar adil dan semua merasa puas. Prosesnya panjang karena harus diverifikasi beberapa tahap,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antar tenaga medis melalui komite remunerasi agar setiap kebijakan dapat diterima bersama.

Menurutnya, pembagian jaspel tidak bisa disamaratakan per individu karena bergantung pada beban kerja dan karakteristik masing-masing tenaga medis.

“Tidak bisa ditetapkan per orang, karena setiap dokter memiliki kontribusi yang berbeda. Dan semua orang di rumah sakit merasa punya jasa sehingga meminta dapat jaspel, ini yang sulit,” katanya.

Untuk mempercepat proses, RSUD HIS kini mulai menerapkan sistem digital melalui aplikasi Transmedic dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Sistem ini memungkinkan perhitungan jaspel dilakukan secara otomatis berdasarkan tindakan medis yang diinput.

Dengan sistem tersebut, manajemen berharap keterlambatan pembayaran jaspel dapat diatasi dan ke depan lebih transparan serta tepat waktu.