DPRD Kubar Desak RSUD HIS Segera Selesaikan Tunggakan Jasa Dokter

RRI.CO.ID, Sendawar – DPRD Kutai Barat mendesak manajemen RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) segera menyelesaikan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tenaga medis yang menunggak hingga delapan bulan. Desakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen rumah sakit dan perwakilan tenaga kesehatan, Selasa 14 April 2026.

Anggota DPRD Kutai Barat, Agus Sopian, menilai akar persoalan terletak pada sistem pengelolaan jasa pelayanan yang masih manual dan tidak lagi relevan dengan jumlah karyawan yang terus bertambah.

“Saya kira kalau dengan banyaknya karyawan, kalau itu secara manual memang tidak sanggup, apalagi dikerjakan oleh 4 orang. Harusnya kita sudah pakai sistem, beli program atau panggil konsultan supaya semua langsung terinput dan terbaca,” ujar Agus.

Ia menegaskan, tanpa pembenahan sistem, persoalan keterlambatan jaspel akan terus berulang dan berdampak pada kinerja tenaga medis serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ini tidak diatasi, sampai kapan pun akan berlanjut. Ini sudah berapa kali kita rapatkan di DPRD. Dampaknya jelas ke kinerja dokter dan pelayanan pasien,” katanya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kubar, Minarsih, yang mengaku menerima laporan masyarakat terkait menurunnya pelayanan di rumah sakit, khususnya di poli.

“Ini kami dapat laporan dari masyarakat, pelayanan menurun bahkan ada poli yang tutup. Ketika ditanya, alasannya karena dokter belum dibayar. Ini harus segera dievaluasi,” ucap Minarsih.

Ia meminta manajemen segera mempercepat pembayaran jaspel serta menambah tenaga pengelola agar proses pencairan tidak lagi terhambat.

“Harapan kami bulan ini bisa dibayarkan. Kalau bisa lebih cepat, satu minggu itu sudah bagus. Artinya sistemnya harus diperbaiki dan dipercepat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Sepe Martinus, menegaskan pentingnya penambahan sumber daya manusia jika beban kerja tidak sebanding.

“Kalau yang bekerja hanya 4 orang, ya harus ditambah. Ini menyangkut pelayanan kesehatan, menyangkut nyawa manusia, tidak bisa dibiarkan seperti ini,” ucap Sepe tegas.

Ia juga menyoroti kecilnya nilai jasa pelayanan yang diterima tenaga medis dan meminta adanya pengawasan lebih ketat dari dinas terkait.

“Kalau hanya sekitar Rp2 juta per bulan, kasihan juga dokter. Ini harus jadi perhatian serius. Yang disampaikan dokter itu wajar, mereka ingin tahu secara jelas hak yang diterima,” ujarnya.

Dalam forum itu, perwakilan dokter RSUD HIS mengungkapkan keterlambatan jaspel yang terjadi berbulan-bulan serta minimnya transparansi dalam sistem pembagian. Mereka juga menilai sistem manual menjadi penyebab utama lambannya proses pencairan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD HIS dr I Nyoman Sumahardika mengakui bahwa sistem manual dan proses verifikasi berlapis menjadi kendala utama dalam percepatan pembayaran.

“Kalau ini kan masih manual, diverifikasi beberapa tahap sampai tiga kali. Itu yang membuat prosesnya lama,” katanya.

Nyoman juga menekankan pentingnya komunikasi antara manajemen dan tenaga kesehatan agar persoalan tidak terus berulang.

“Komunikasi itu kunci. Kalau tidak berjalan, masalah akan terus muncul. Kami juga meminta maaf jika selama ini dirasa kurang terbuka,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kutai Barat bersama manajemen RSUD HIS dan perwakilan tenaga kesehatan menyepakati sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya percepatan pembayaran jaspel periode Oktober 2025 hingga Februari 2026 secara bertahap mulai April hingga Juni 2026, serta komitmen pembayaran maksimal dua bulan setelah klaim BPJS cair.

Selain itu, disepakati pembagian remunerasi BLUD sebesar 60 persen untuk operasional rumah sakit dan 40 persen untuk jasa pelayanan, peningkatan transparansi dalam sistem pembagian, serta pengembangan sistem berbasis aplikasi dengan dukungan konsultan.

DPRD juga mendorong penyesuaian tarif layanan secara berkala mengikuti inflasi medis, serta memperjuangkan insentif khusus tenaga kesehatan ke pemerintah pusat.

Dengan sejumlah kesepakatan tersebut, DPRD berharap persoalan keterlambatan jasa pelayanan tidak lagi terjadi dan pelayanan kesehatan di Kutai Barat dapat kembali optimal.