Dokter RSUD HIS Keluhkan Jaspel Belum Dibayar 8 Bulan, DPRD Kubar Turun Tangan

RRI.CO.ID, Sendawar – Sejumlah dokter di RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) mengeluhkan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) hingga delapan bulan. Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD kabupaten Kutai Barat, Selasa 14 April 2026, dan memicu perhatian serius legislatif, pemerintah daerah, serta manajemen rumah sakit.

Perwakilan dokter menyebut, jaspel terakhir yang diterima adalah September 2025, sementara periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 belum dibayarkan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga medis dan kualitas pelayanan kesehatan.

Dokter spesialis bedah RSUD HIS, dr Hendra Benjamin Singarimbun, menegaskan tenaga medis bekerja tanpa kepastian hak yang diterima dari setiap layanan yang diberikan.

“Kami bekerja, tapi tidak tahu dapat berapa per pasien. Bahkan ketika dibayar, kami tidak tahu itu dari pasien yang mana,” ujarnya.

Ia menilai persoalan keterlambatan jaspel sudah berlangsung lama tanpa perbaikan signifikan, terutama karena sistem pengelolaan yang masih manual.

“Selama 20 tahun saya di HIS, tidak ada perubahan signifikan. Jumlah pasien bertambah, karyawan bertambah, tetapi pola masih manual seperti pakai sempoa,” katanya.

Menurutnya, jumlah karyawan RSUD HIS kini mencapai 800–900 orang, namun pengelolaan jaspel masih ditangani terbatas dengan metode lama sehingga memperlambat proses.

“Dulu sekitar 300-an karyawan, sekarang sudah 800 ratusan lebih, tapi sistemnya tidak berubah. Ini yang jadi masalah,” ucapnya.

Hendra juga menyoroti minimnya transparansi dalam pembagian jaspel dan meminta kejelasan rinci hak tenaga medis per pasien. “Kami berhak tahu berapa yang kami terima dari setiap pasien. Ini soal transparansi,” katany tegas.

Keluhan serupa disampaikan dokter spesialis bedah saraf, dr Dewi Sartika, yang mengaku belum pernah menerima jaspel sejak mulai bertugas pada Oktober 2025.

“Saya masuk bulan Oktober 2025, jadi memang belum pernah menerima jasa pelayanan sampai hari ini,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, bahkan memicu tenaga medis meninggalkan daerah.

“Kalau bekerja tidak dibayar delapan bulan, tentu tidak nyaman. Ini pasti berdampak pada pelayanan,” katanya.

Apalagi menurutnya, Kutai Barat menghadapi tantangan dalam menarik tenaga medis karena tidak masuk kategori daerah terpencil (DPTK), sehingga tidak mendapatkan insentif khusus.

“Tanpa dokter, pelayanan tidak bisa maksimal. Ini harus jadi perhatian bersama,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan risiko lebih besar jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, termasuk potensi terganggunya layanan hingga kolapsnya rumah sakit.

“Kalau ini tidak diselesaikan, dampaknya bisa ke pelayanan, obat, bahkan risiko rumah sakit kolaps,” ujarnya.

Sementara itu, dokter spesialis neurologi yang juga bagian dari tim remunerasi, dr Wili Chandra, mengungkapkan keterbatasan sistem pembagian jaspel menjadi faktor utama kecilnya pendapatan tenaga medis.

“Pendapatan rumah sakit sekitar Rp4 miliar per bulan, tapi yang dibagikan untuk jaspel hanya sekitar Rp1,6 miliar,” katanya.

Menurutnya, jumlah tersebut dibagi ke sekitar 800 pegawai sehingga rata-rata penerimaan hanya sekitar Rp2 juta per orang. “Kalau dihitung, rata-rata hanya sekitar Rp2 juta, bahkan bisa di bawah itu,” ucapnya.

Ia menjelaskan sistem pembagian bersifat kaku sehingga tidak fleksibel dan berpotensi memicu konflik antar bagian. “Kalau satu bagian naik, bagian lain pasti turun. Ini yang membuat sulit,” katanya.

Wili menilai solusi jangka pendek sulit dilakukan, sehingga diperlukan dukungan insentif tambahan dari pemerintah daerah. “Kalau hanya mengandalkan jaspel, memang tidak cukup. Insentif itu penting untuk menjaga semangat kerja,” ujarnya.

DPRD Soroti Dampak Pelayanan Masyarakat

Di sisi lain, DPRD Kutai Barat menyoroti dampak langsung persoalan tersebut terhadap pelayanan masyarakat. Anggota DPRD Minarsih mengaku menerima laporan adanya penurunan layanan di RSUD HIS.

“Saya datang ke poli, memang tidak ada pelayanan, tutup semua,” katanya.

Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan keterlambatan pembayaran jaspel kepada tenaga medis. “Kata masyarakat kemungkinan karena dokternya belum dibayar,” ucapnya.

Sementara itu wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Sepe Martinus, menyoroti minimnya tenaga pengelola jaspel yang hanya berjumlah empat orang.

“Kalau yang bekerja hanya empat orang, ya harus ditambah,” ujarnya.

Ia juga meminta pengawasan dari Dinas Kesehatan diperkuat karena persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat. “Ini menyangkut nyawa manusia, tidak bisa main-main,” katanya.

Dinkes Kubar Tidak Terlibat Urusan Jaspel

Dari sisi pemerintah, Dinas Kesehatan Kutai Barat melalui Kabid Pelayanan Kesehatan Dahlia menegaskan pihaknya hanya mengurus TPP nakes hingga dokter. “Untuk TPP itu masuk dalam DPA Dinas, sehingga pembayarannya terkontrol,” ujarnya.

Namun untuk jaspel, Dahlia menjelaskan pengelolaannya berada di internal RSUD HIS sebagai bagian dari sistem BLUD.

“Jasa pelayanan itu masuk ke pendapatan BLUD, sehingga pengelolaannya ada di internal rumah sakit,” katanya.

Direktur RSUD Nyatakan Siap Berbenah

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Direktur RSUD HIS dr I Nyoman Sumahardika mengakui adanya kendala komunikasi dan sistem pengelolaan yang masih manual.

“Kami akui komunikasi belum berjalan baik, ke depan ini akan kami perbaiki,” ujarnya.

Ia menjelaskan dana jaspel sebenarnya tersedia, namun proses pembagian terkendala sistem perhitungan yang kompleks dan terbatasnya tenaga pengelola.

“Uangnya sebenarnya ada, tapi yang sulit adalah membaginya agar semua merasa adil,” katanya.

Nyoman menambahkan pihaknya tengah menyiapkan sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) atau transmedic untuk mempercepat proses perhitungan dan pembayaran.

“Dalam munggu ini aplikasinya sudah siap. Kalau sistem ini sudah berjalan, setiap tindakan bisa langsung terhitung, tidak manual lagi,” ucapnya.

Ia berharap dengan pembenahan sistem dan dukungan semua pihak, persoalan keterlambatan jaspel dapat segera diselesaikan dan tidak terulang di masa mendatang.