Sistem Manual Dinilai Jadi Akar Masalah Mandeknya Pembayaran Jaspel di RSUD HIS

RRI.CO.ID, Sendawar – Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) kembali menjadi sorotan dalam forum bersama DPRD Kutai Barat. Sejumlah dokter menilai persoalan utama terletak pada sistem pengelolaan yang masih manual, sehingga berdampak pada lambannya pencairan hak tenaga kesehatan.

Perwakilan dokter spesialis bedah RSUD HIS, dr Hendra Benjamin Singarimbun, menyebut pola pengelolaan jasa pelayanan di rumah sakit plat merah tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak dirinya mulai bertugas pada 2007.

Ia menjelaskan, meskipun jumlah pasien dan karyawan terus meningkat, metode perhitungan jasa pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga memicu keterlambatan pembayaran.

“Dari tahun 2007 saya mulai aktif di HIS, kita tidak ada perubahan di HIS sama sekali. Jumlah pasien bertambah, jumlah karyawan bertambah, tetapi pola kita tetap pakai sempoa,” ujar dr Hendra dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kubar, Selasa 14 April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan pembayaran yang bahkan pernah mencapai berbulan-bulan hingga hampir satu tahun.

“Ini yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembagian jasa pelayanan. Pernah sampai hampir setahun. Tetapi apakah Direkturnya yang salah? Belum tentu, karena uangnya makin banyak tetapi cara perhitungan kita masih manual,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek transparansi dalam sistem pembagian jasa pelayanan. Ia menilai tenaga medis tidak mengetahui secara rinci besaran jasa yang diterima dari setiap pasien.

“Jadi seharusnya saya tahu untuk satu pasien saya dapat berapa. Tetapi 8 bulan kemudian kami dapatkan uang dan kami tidak tahu itu dari pasien yang mana,” ucapnya.

Ia menegaskan persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan di internal rumah sakit, namun komunikasi yang tidak berjalan membuat masalah berlarut hingga dibawa ke DPRD.

Sementara itu, dokter spesialis neurologi RSUD HIS, dr Wili Chandra, menjelaskan bahwa keterbatasan nilai jasa pelayanan juga menjadi kendala besar.

“Untuk RSUD HIS, penghasilan per bulan sekitar Rp4 miliar. Yang dibagikan untuk jasa pelayanan sekitar Rp1,6 miliar untuk 800 orang. Jadi rata-rata hanya sekitar Rp2 juta per orang,” kata dr Wili.

Ia menilai sistem remunerasi yang kaku membuat pembagian jasa tidak fleksibel dan sulit diperbaiki dalam waktu singkat. “Kalau dokter minta naik, yang lain turun. Kalau perawat minta naik, dokter turun. Karena jasa pelayanan itu tidak fleksibel,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kecilnya porsi jasa yang diterima dokter dari setiap layanan pasien. “Dari Rp100 ribu, dokter mungkin hanya dapat Rp15 ribu. Bagaimana kami bisa kerja dengan baik kalau dengan angka seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, dokter bedah saraf RSUD HIS, dr Dewi Sartika, menyoroti dampak langsung keterlambatan jaspel terhadap pelayanan kesehatan.

“Kita tidak akan kerja enak kalau 8 bulan tidak dibayar. Itu pasti berdampak pada pelayanan kesehatan,” kata dr Dewi.

Ia juga mengingatkan potensi berkurangnya tenaga dokter jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. “Kalau ada dokter yang sudah datang ke sini lalu mundur karena kendala seperti ini, yang rugi masyarakat Kutai Barat,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai perlunya penyesuaian tarif layanan yang selama ini tidak mengikuti inflasi medis.

“Tarif layanan diperbarui 10 tahun sekali, sementara inflasi medis bisa 19 sampai 25 persen per tahun. Kalau tidak diperbaiki, rumah sakit bisa rugi,” katanya.

Para dokter berharap adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi sistem pengelolaan, transparansi, hingga dukungan kebijakan agar pelayanan kesehatan tetap optimal.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Direktur RSUD HIS dr I Nyoman Sumahardika mengakui bahwa sistem pengelolaan jasa pelayanan memang masih manual dan menjadi salah satu penyebab lambannya proses pencairan.

Ia menjelaskan, selama ini proses perhitungan harus melalui beberapa tahapan verifikasi sebelum dibagikan kepada tenaga kesehatan.

“Kalau ini kan masih manual. Masih diverifikasi grup ini, masih diverifikasi grup sini, terakhir diverifikasi lagi semua grup. Tiga kali tahapan, baru nanti dikembalikan ke masing-masing. Itu yang bikin lama,” katanya.

Nyoman juga menekankan pentingnya perbaikan komunikasi antara manajemen dan tenaga kesehatan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Komunikasi itu sebenarnya kunci dari permasalahan. Kalau komunikasi tidak jalan, ya ini jadinya. Mungkin ini yang memang kami sebagai manajemen minta maaf kalau dirasa tidak terbuka,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembagian jasa pelayanan memang tidak mudah karena harus mempertimbangkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda.

“Masalah uang itu ada, yang jadi masalah adalah bagaimana cara membagi supaya bisa memuaskan semua orang. Itu yang sulit,” ucapnya.

Ke depan, manajemen RSUD HIS berencana mengoptimalkan penerapan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) agar proses penghitungan jasa pelayanan tidak lagi dilakukan secara manual.

“Kalau sistem ini sudah berjalan, setiap tindakan yang diinput bisa langsung terbaca, tidak manual lagi. Harapannya bisa mempercepat pembayaran jasa pelayanan,” katanya.

Para dokter berharap adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi sistem, transparansi, maupun komunikasi, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.