KBRN, Samarinda: Kota Bontang telah ditetapkan sebagai kota wisata dengan kekayaan bahari, budaya, dan destinasi pesisir. Namun keindahan pariwisata tidak cukup, tanpa jaminan keamanan dan keselamatan wisatawan. Inilah yang menjadi titik temu kolaborasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) dan Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Kota Bontang, melalui acara dialog Kentongan Pro 1 RRI Samarinda, Sabtu (27/9/2025).

Acara dialog yang mengangkat tema strategis, bagaimana menghadirkan rasa aman dalam aktivitas wisata di Kota Bontang melalui kolaborasi Masyarakat Sadar Wisata (Masata) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang. Tema ini muncul seiring ditetapkannya Bontang sebagai kota wisata yang memiliki destinasi alam, budaya, pesisir, dan bahari yang banyak dikunjungi.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, menyoroti kondisi cuaca ekstrem terakhir yang melanda wilayah pesisir, khususnya Bontang Kuala. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan kerusakan rumah warga dan mengancam aktivitas wisata. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu siaga 24 jam dan bertindak cepat menangani warga terdampak, termasuk risiko pohon tumbang, kebakaran, dan evakuasi.

Amiluddin juga menegaskan bahwa tugas Damkartan saat ini tidak lagi sebatas memadamkan kebakaran, tapi juga mencakup penyelamatan di berbagai kondisi. Kolaborasi dengan Masata Bontang menjadi salah satu bentuk inovasi agar edukasi keselamatan bisa dijangkau masyarakat, termasuk wisatawan lokal maupun luar daerah. "Beberapa hewan hasil evakuasi seperti ular atau buaya kini dikandangkan sementara untuk dijadikan sarana edukasi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Masata Bontang, Eko Satrya, menyambut kerja sama ini sebagai langkah konkret menghadirkan wisata aman dan responsif. Menurutnya, kawasan pesisir dan pulau-pulau seperti Beras Basah, Malahing, Tihi-Tihi, dan Selangan memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Masata menilai keterlibatan Damkartan harus berjalan bersama OPD lain, TNI AL, BPBD, Polair, dan pengelola wisata.

Eko menambahkan, upaya pengamanan wisata tidak hanya dilakukan di destinasi, tetapi juga saat perjalanan menggunakan kapal. Standarisasi pelampung di kapal penyeberangan sudah diterapkan sebagai tahap awal. Ia juga menyoroti pentingnya SOP evakuasi, sistem komunikasi terpadu, dan edukasi langsung kepada pelaku usaha wisata dan pengunjung.

Disdamkartan mengungkapkan bahwa mereka telah menempatkan posko dan petugas di sejumlah titik wisata pulau. Personel yang bertugas merupakan warga lokal yang sudah dilatih dan dibekali peralatan seperti pompa, radio komunikasi, hingga sertifikat DAM 1. Mereka tidak hanya menjadi garda terdepan penyelamatan, tetapi juga penghubung cepat saat terjadi keadaan darurat.

Partisipasi pendengar dalam dialog turut memperkaya pembahasan. Arianto dari Kutai Barat memberikan gambaran mengenai pentingnya kecepatan respon layaknya “penjaga pantai” dalam film Baywatch. Ia berharap saat wisatawan menghadapi ancaman seperti terseret arus, gangguan hewan laut, atau badai, tim penyelamat sudah siaga di lokasi.

Menanggapi hal itu, Amiluddin menegaskan bahwa penempatan personel di kepulauan sudah dirancang sejak Bontang ditetapkan sebagai kota wisata. Mereka awalnya direkrut sebagai relawan, lalu diangkat menjadi tenaga non-ASN hingga kini berstatus P3K. Pemerintah dinilai memberi perhatian serius terhadap kapasitas SDM penyelamatan wisata.

Melalui kolaborasi berkelanjutan, Masata dan Disdamkartan berharap tercipta tata kelola keselamatan wisata yang tidak hanya reaktif, tetapi juga edukatif dan preventif. Dengan potensi wisata darat, laut, dan budaya yang semakin berkembang, Bontang menargetkan rasa aman menjadi bagian dari pengalaman wisata—bukan hanya fasilitas tambahan.