Kisah Warga Linggang Melapeh Kubar, Tolak Tambang dan Kelapa Sawit Demi Ekowisata

KBRN, Sendawar : Desa Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung menjadi salah satu kampung Ekonomi Wisata (Ekowisata) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Predikat itu diraih berkat kegigihan warga menolak tambang batu bara dan Kelapa Sawit demi melestarikan hutan dan lingkungan mereka.

“Jadi mulai tahun 2013 kita mendapat SK (Surat Keputusan) dari bupati Kutai Barat yang menetapkan kampung Melapeh sebagai kampung ekowisata,” kata kepala desa Linggang Melapeh Musiman kepada RRI di Sendawar, Minggu (29/12/2019).

Kegigihan warga menolak iming-iming perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara yang ingin mengeksploitasi hutan di Linggang Melapeh bukan tanpa alasan.

Mengingat Kampung seluas 80,6 km² itu memiliki ragam wisata alam dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari Air terjun, Danau Vulkanolog atau Danau Aco, hingga hutan kawasan lindung Gunung Eno serta wisata keramat ‘Gerbang Jodoh’.

BACA JUGA: Linggang Melapeh, Desa dengan Ragam Wisata di Bumi Sendawar

Paran pria berusia 60 tahun adalah salah satu warga Linggang Melapeh yang menjadi saksi dibalik perjuangan warga setempat  mempertahankan tanah air mereka dari serbuan kelapa sawit, tambang hingga perusahaan kayu.

Pria paruh baya yang menjadi pengurus kelompok sadar wisata (pokdarwis) itu menuturkan, tahun 1980-an silam pernah terjadi kebakaran hebat hingga menghanguskan ratusan hektar hutan termasuk di gunung Eno yang menjadi jantung kehidupan warga serta satwa langka. Butuh waktu sekitar 20 tahun untuk bisa mengembalikan hutan kembali hijau di areal yang kini ditetapkan sebagai hutan kawasan lindung berbasis masyarakat.

Musibah itu rupanya jadi peringatan keras hingga akhrinya mereka menolak semua perushaan pengeruk sumber daya alam yang masuk ke Linggang Melapeh.

“Waktu itu kemarau panjang sehingga orang tua dan anak-anak muda semua ikut bergotong royong memadamkan api supaya tidak terjadi kebakaran di gunung Eno. Dari situlah ada kesadaran masyarakat bahwa hutan itu perlu dilindungi,” ungkap Paran.

“Perusahaan kayu HPH pernah masuk dengan alat berat sempat membuat jalan menebang pohon disana tapi masyarakat menolak supaya tidak digarap gunung Eno itu,” sambung Paran.

Kemudian beberapa tahun lalu ada lagi perusahaan sawit membuat peta gunung Eno dan sejumlah areal di Melapeh masuk ke area konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Namun lagi-lagi masyarakat menolak sawit untuk masuk.

“Tidak hanya di gunung Eno tetapi seluruh wilayah di Kampung Linggang Melapeh ini tidak boleh digarap perusahaan. Karena kami ingin jadi kampung wisata. Yang terakhir ada lagi perusahaan tambang batu bara sekitar dua tahun lalu ingin mengelola batu bara. Bukan di gunung Eno di luarnya tapi masyarakat menolak juga. Dengan musyawarah kampung kami buat surat pengajuan ke pemerintah kami tidak mau menyerahkan lahan untuk perusahaan apapun,” tegas pria yang menjadi guru agama itu.

Ia manambahkan, alasan warga menolak perushaan SDA karena banyak sumber mata air termasuk air terjun yang menjadi destinasi wisata alam di Kutai Barat. Di sisi lain hutan tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Dayak secara turun temurung. Dan yang tidak kalah penting menurutnya hutan harus tetap dijaga sebagai warisan untuk anak cucu dan generasi berikutnya.

“Kalau digarap nanti rusak semua sumber mata air. Maksud kami melindungi karena kita tidak mau kedepan hutan hilang dan tidak kelihatan lagi. Nanti bagi anak cucu tidak tau bagaimana pohon meranti, bagaimana besarnya mereka hanya tau digambar aja,”.

“Dan juga untuk melindungi aneka ragam hayati yang ada di dalamnya. Termasuk banyak tanaman yang mengandung khasiat yang menjadi tanaman obat-obatan. Kalau tidak dipelihara nanti akan hilang semuanya tidak ada bibit baru lagi,” lanjut pria dengan tiga orang anak tersebut.

Untuk memperkuat  tekad itu pemerintah kampung bersama lembaga adat mengeluarkan keputusan kampung yang isinya melarang warga tidak menebang pohon di hutan kawasan lindung.

“Itu dilindungi oleh masyarakat secara kolektif. Kalau masyarakat menebang pohon untuk bangun rumah itu harus mita izin dulu melalui musyawarah kampung apakah mengizinkan atau tidak. Kalau izin yang bersangkutan harus menanam sekian pohon sebagai gantinya.

“Banyak imbasnya kalau ditebas pohon banyak mati. Makanya yang mengawasi seluruh masyarakat baik tua maupun muda. Dan juga masyarakat ikut mengendalikan bila mana ada sesuatu yang akan merusak hutan. Kalau ketahuan ada yang merusak atau membakar dengan sendiri ada dendanya,” tegas mantan ketua RT Linggang Melapeh tersebut.

Ketua Pokdarwis kampung Linggang Melapeh Arpantor menambahkan, tiap tahun ada ribuan pohon khususnya buah-buahan yang ditanam warga untuk pakan satwa di kawasan lindung. Kemudian pihaknya juga memasang label atau nama pohon untuk mengedukasi masyarakat serta bahan penelitian.

“Masyarakat dan pemerintah kampung memikirkan kalau cuma dipetakan apa manfaatnya selain jasa lingkungan seperti air yang mengalir untuk kebutuhan masyarakat Melapeh maupun kampung-kampung sekitar. Akhirnya kita di pokdarwis meminta izin dengan pemerintah kampung membuat 4 program yang arahnya ke wisata pendidikan,” jelasnya.

“Yang pertama kita ada program pengayaan pohon untuk pendidikan anak-anak sekolah. Tahun lalu kita tanam 2500 pohon buah-buahan tujuannya itu untuk pakan satwa. Tetapi juga bisa untuk manusia seperti durian, rambutan, lai, mangga dan asam kuin. Kalau sudah berbuah mudah-mudahan binatang itu bisa betah tinggal karena ada makanannya.

“Kedua kita identivikasi pohon lalu kita buat label tulisan nama-nama pohon dalam bahasa daerah (tunjung) dan bahasa Latin. Ketiga kita buat tracking yang panjang dan pendek. Terakhir kita buat survei biodiversity kerjasama dengan tim biodiversity dari Universitas Mulawarman dan dari Universitas Negeri Jakarta difasilitsi oleh yayasan Keanekaragaman Hayati melalui program TFCA Kalimantan,” tambah pria 50 tahun tersebut.

Tidak hanya itu, sejumlah tim pemerhati lingkungan dalam negeri maupun luar negeri juga menjadikan hutan kawasan lindung di Linggang Melapeh sebagai bahan penelitian.

“Ada yang dari mahasiswa sampai dari Jepang dan Portugal,” katanya.

Dia mengaku anggota yang tergabung dalam pokdarwis Linggang Melapeh memang hanya sekitar 30an orang. Namun kini sudah terbentuk kelompok lain seperti pencinta alam Melapeh yang diinisiasi generasi milenial.

“Kebetulan sekarang ini banyak anak-anak muda yang berminat sehingga turunan dari manajemen ekowisata itu lahirlah kelompok yang namanya ‘Kelapeh’ atau pencinta alam Melapeh. Setelah itu ada lagi kelompok Belian Hemaq namanya. Karena mereka ini khusus dipersiapkan untuk Guide. Tetap sekarang mereka mengelolah objek wisata Gerbang Jodoh. Ada juga yang di danau Aco, jantur (air terjun) Tabalas dan yang khusus tim komunikasi publik,”.

“Supaya kalau ada orang yang datang tanya tentang kampung Melapeh, mulai wisata alam, budaya itu tidak ada yang bilang tidak tau. Harus tau dan pelayanan harus baik. Karena kita ini kampung wisata yang sudah terkenal sampai mancanegara,” bangganya.

Terpisah manager WWF Indonesia Landscape Mahakam Sri Jimmy Kustini mengapresiasi kearifan lokal dan komitmen warga Melapeh dalam menjaga alam sekitar. Bahkan sejak tahun 2012 lalu pihaknya ikut memberi pendampingan program konservasi serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelolah ekowisata.

“Kita bantu kerja sama dengan Unmul untuk survei keanekaragaman hayati, kemudian kita bantu pemetaan gunung Eno itu sendiri yang mana ada 90 hektar yang dilindungi. Kemudian kita bantu zonasi pemanfaatan karbon bisa untuk ekowisata, pendidikan atau aktivitas lain yang mau dilakukan masyarakat disitu,” jelas Sri.

“Kemudian untuk karbon mereka sebagai percontohan. Lalu kita bantu mereka supaya dibuat semacam peraturan kampung supaya lebih jelas secara tertulis,” tandas Sri Jimmy.

Kemudian lembaga lain yang juga menaruh atensi ke Linggang Melapeh adalah Yayasan Keanegaragaman Hayati (Kehati) melalui TFCA Kalimantan serta Alianasi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kubar.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kubar Seki mengatakan dari 190 kampung se-Kubar baru dua yang sudah ditetapkan sebagai kampung ekowisata.

“Selain Linggang Melapeh ada juga kampung Tanjung Isuy kecamatan Jempang masuk kategori kampung ekowisata. Nah kedepan kita upayakan kampung-kampung lain yang memiliki potensi itu dijadikan ekowisata,” pungkas Seki.

Kini kunjungan wisata kedua kampung tersebut mencapai ribun orang perbulannya. Dengan demikian bukan nilai ekonomi saja yang terus diterima selamanya namun lebih dari pada itu, hutan dan alam yang terus terjaga berdampak terhadap iklim dunia di jantung Kalimantan. Semoga semangat juang warga Linggang Melapeh ini jadi inspirasi bagi seluruh penduduk di tanah air.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00