Smart Spatial Perkuat Legalitas Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda

RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda mengembangkan aksi perubahan Smart Spatial untuk memperkuat pengendalian legalitas pembangunan dan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Inovasi tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur pemerintah memiliki persyaratan dasar pemanfaatan ruang, sekaligus mengurangi risiko administratif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, Nurvina Hayuni, Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan pembangunan di Samarinda berlangsung cepat sehingga membutuhkan sistem pengendalian yang mampu mengikuti perkembangan pembangunan dan memastikan aspek legalitas terpenuhi.

"Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, pembangunan di Kota Samarinda berjalan dengan sangat cepat sehingga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun sering kali pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak memiliki legalitas yang lengkap," kata Nurvina.

Menurut Nurvina, kondisi tersebut memiliki risiko dari sisi administratif, terutama berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Karena itu, Smart Spatial dikembangkan sebagai sistem pengendalian terintegrasi legalitas pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atau diperuntukkan bagi kepentingan Pemerintah Kota Samarinda.

Nurvina menjelaskan, pengendalian tersebut mencakup sejumlah persyaratan dasar, di antaranya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi atau PBG-SLF.

"Smart Spatial tidak hanya menjadi bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi diarahkan menjadi transformasi tata kelola pemerintahan agar pembangunan Kota Samarinda lebih tertib, aman, legal, dan akuntabel," ujar Nurvina.