RRI.CO.ID, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober.
Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah belum menjadi tanda musim hujan telah tiba. BPBD menilai hujan saat ini masih bersifat setempat sehingga masyarakat perlu bersiap menghadapi berkurangnya ketersediaan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, batas musim hujan dan kemarau di Kaltim tidak selalu tegas. Karena itu, hujan yang turun di tengah periode kering masih mungkin terjadi tanpa mengakhiri kondisi kekeringan.
“Jadi, bisa jadi di dalam musim kering ini kita hujan, tapi sifatnya spot-spot,” ucap Buyung, Selasa 6 Oktober 2026. Ia meminta masyarakat tidak menganggap hujan lokal sebagai tanda kondisi kering telah berakhir.
Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai berdampak pada ketersediaan air masyarakat. Sejumlah wilayah mulai menyesuaikan penggunaan dan pengolahan air bersih, termasuk menghadapi potensi intrusi air laut.
Buyung juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan selama periode kering. Kekeringan membuat lahan lebih mudah terbakar dan berpotensi memperluas kejadian karhutla di sejumlah daerah.
Sementara itu, Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan dampak kekeringan terhadap pertanian masih menjadi perhatian pemerintah. Ia menyebut hujan yang mulai turun belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan air, terutama pada lahan yang bergantung pada sawah tadah hujan.
“Memang mitigasi sudah kita lakukan sejak sebelum kekeringan memuncak. Kita terus mendorong penggunaan varietas yang genjah dan tahan kekeringan, serta mengoptimalkan pompa yang sudah tersebar di kelompok tani,” kata Fahmi.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG untuk mengantisipasi perkembangan kondisi cuaca serta menjaga ketersediaan air di kawasan pertanian.
Dampak kekeringan dirasakan sektor pertanian Kaltim. Hingga Agustus 2026 terdapat 2.730 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan.
Dampak tersebut meningkat menjadi 2.620 hektare pada September hingga pertengahan bulan. Dari jumlah itu, 607 hektare mengalami dampak berat dan 333 hektare dilaporkan mengalami puso.
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena merupakan sentra produksi pertanian. Penajam Paser Utara juga termasuk daerah yang mengalami dampak cukup besar, terutama pada lahan yang masih mengandalkan sawah tadah hujan.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong petani menggunakan varietas padi berumur genjah dan tahan kekeringan. Jenis yang disebut antara lain Inpari dan Inpago untuk membantu mengurangi risiko gagal panen.
Pemerintah juga memanfaatkan pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian. Sebanyak 303 pompa bergerak berukuran tiga hingga empat inci telah didistribusikan melalui program pemerintah pusat kepada kelompok tani di kabupaten dan kota.
Selain itu, terdapat dukungan lima unit pompa melalui APBD serta sekitar 70 unit pompa yang telah didistribusikan pada tahun sebelumnya. Pemanfaatan peralatan tersebut terus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.
Penanganan kekeringan juga dilakukan melalui koordinasi BPBD, BMKG, dan instansi terkait. Pemerintah sebelumnya mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan ketersediaan air, termasuk mengisi embung di kawasan pertanian.
Dengan kondisi kering yang masih berpotensi berlangsung, masyarakat diminta menghemat dan menyiapkan kebutuhan air. Kewaspadaan terhadap kebakaran lahan juga perlu diperkuat agar kekeringan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....