BPSDM Kaltim Kenalkan Pergeseran Tata Kelola Pemerintahan ke Model Kolaboratif

RRI.CO.ID, Samarinda - Transformasi tata kelola pemerintahan mendorong perubahan pola kerja birokrasi dari struktur yang kaku menuju jejaring dan kolaborasi antarlembaga. Pergeseran tersebut diperlukan karena persoalan publik semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu organisasi pemerintahan.

Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda, Santi Rande, menyampaikan hal tersebut dalam Kaltim Corpu Webinar Series BPSDM Kaltim bertema “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”, Kamis 17 September 2026. Ia menjelaskan perbedaan antara konsep government dan governance dalam pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Santi, government lebih berkaitan dengan institusi, otoritas, hierarki, dan kontrol, sedangkan governance menekankan proses, interaksi, koordinasi, jejaring, serta keterlibatan berbagai aktor. Karena itu, pemerintah tetap memiliki peran sentral, tetapi tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Kalau bicara tentang governance maka ini adalah tata kelolanya. Sehingga di dalam governance itu ada proses yang dilakukan, aktivitas, ada interaksi, ada jaringan network, kemudian juga ada koordinasi dan multiple aktor yang berperan di dalamnya,” kata Santi.

Santi mengatakan pola tata kelola pemerintahan pada masa lalu cenderung identik dengan hierarki dan sekat antarlembaga. Sementara dalam tata kelola saat ini, organisasi pemerintahan dituntut membangun jaringan kerja sehingga koordinasi dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

"Perubahan pola kerja juga terlihat dari pergeseran pola kerja yang sebelumnya bersifat silo menuju kolaborasi. Dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, sejumlah lembaga dapat terlibat secara bersama-sama dengan membangun ekosistem yang mendukung penyelesaian masalah," ujar Santi.

Menurut Santi, masyarakat juga tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan, tetapi menjadi bagian dari proses penciptaan nilai publik. Perubahan pola tersebut menuntut setiap aparatur memahami perannya dalam membangun koordinasi dan kolaborasi di lingkungan pemerintahan.