RRI.CO.ID, Nusantara – Luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur sepanjang 2026 mencapai 5.708,96 hektare. BNPB menilai angka tersebut sudah tergolong tinggi dan harus segera ditekan agar kebakaran tidak terus meluas.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan IKN, Senin, 14 September 2026.
Data itu diterima BNPB dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Senin sore. Suharyanto mengatakan luasan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan luas lahan yang terbakar di Jambi.
“Jumlah yang sudah terbakar itu 5.708,96 hektare. Angka ini tinggi. Angka ini di atas Provinsi Jambi,” kata Suharyanto.
Menurutnya, data tersebut menggambarkan luas lahan yang benar-benar telah terbakar berdasarkan penanganan di lapangan. BNPB tidak menjadikan seluruh titik panas dari pemantauan satelit sebagai kebakaran sebelum dilakukan pemeriksaan fisik.
Mekanisme tersebut dilakukan dengan mencocokkan data hotspot dengan pemeriksaan melalui patroli udara maupun darat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan titik panas yang terdeteksi benar-benar merupakan kebakaran hutan dan lahan.
Pada 13 September, misalnya, data Sipongi mencatat 34 hotspot di Kaltim. Setelah dilakukan pemeriksaan, BNPB menemukan 24 titik yang terkonfirmasi sebagai firespot dengan estimasi luas terbakar mencapai 712,94 hektare.
Dari luasan tersebut, Satgas Darat telah melakukan pemadaman terhadap sebagian kawasan. Suharyanto menyebut sekitar 319,95 hektare masih dalam penanganan ketika rapat berlangsung pada Senin.
“Sekarang yang sedang berjibaku di lapangan 319,95 hektare. Mudah-mudahan hari ini bisa dipadamkan semua,” ucapnya.
Besarnya akumulasi lahan terbakar membuat penanganan Kaltim mulai mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Kaltim tidak termasuk enam provinsi prioritas nasional dalam penanganan karhutla.
Enam provinsi prioritas tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. BNPB masih menjalankan operasi darat dan udara secara intensif di wilayah-wilayah tersebut.
Suharyanto mengatakan kondisi Kaltim memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sejumlah provinsi prioritas tersebut. Sebagian besar kawasan yang terbakar di Kaltim merupakan lahan mineral, meskipun terdapat pula kawasan dengan karakteristik gambut.
Kondisi lahan mineral membuat penanganan kebakaran di Kaltim relatif lebih memungkinkan dibandingkan kebakaran pada gambut yang dapat bertahan di bawah permukaan. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah menganggap risiko karhutla di Kaltim ringan.
“Karena memang Kaltim mayoritas lahannya bukan lahan gambut, lahan mineral,” ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, Polda Kaltim juga telah menangani puluhan perkara karhutla. Hingga awal September, kepolisian menangani 34 perkara dengan sembilan tersangka dan luas lahan yang menjadi objek perkara mencapai 456,19 hektare.
BNPB kini memastikan penanganan Kaltim tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah, OIKN, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, serta unsur pemerintah pusat dilibatkan dalam operasi pemadaman.
Suharyanto menegaskan seluruh data kebakaran akan terus diperbarui setiap hari. Perubahan luasan lahan yang terbakar menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi apakah operasi pemadaman berhasil menekan kebakaran atau masih membutuhkan penambahan kekuatan.
Bagi pemerintah, target terdekat bukan sekadar mengurangi luas lahan terbakar, tetapi memastikan tidak muncul kebakaran baru ketika titik api yang ada berhasil dipadamkan. Hal itu menjadi penting karena penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk kawasan sekitar IKN.
Suharyanto berharap seluruh kebakaran yang masih berlangsung dapat segera dikendalikan. Pemerintah pusat juga memastikan dukungan kepada Kaltim akan terus diberikan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....