BPK Catat 11 Pemda di Kaltim Kantongi Opini WTP Atas Laporan Kuangan

RRI.CO.ID, Samarinda - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyebut seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya. Capaian tersebut dinilai menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemeriksa dan Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nana Suryana, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Kanwil DJKN Kaltimtara, pada Kamis 3 September 2026. Forum tersebut membahas optimalisasi pengelolaan piutang daerah melalui sinergi bersama DJKN.

Nana menjelaskan, dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK menilai sejumlah aspek, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan.

“Alhamdulillah kalau di Kaltim ini semua Pemda itu WTP. Jadi, 11 pemerintah daerah di Kaltim itu semuanya sudah mendapatkan opini WTP,” ujar Nana.

Menurut Nana, capaian tersebut patut diapresiasi karena sebelumnya terdapat pemerintah daerah yang sempat mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Namun, pemerintah daerah yang bersangkutan telah melakukan perbaikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangannya.

"Opini WTP tidak berarti seluruh pengelolaan keuangan terbebas dari kesalahan. Istilah wajar dalam opini BPK menunjukkan laporan keuangan dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan standar yang berlaku," ucap Nana.

Nana Suryana menambahkan, tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi bagian penting setelah proses pemeriksaan dilakukan. BPK terus memantau penyelesaian rekomendasi pemeriksaan sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.