APBD Efisien, Pemkot Samarinda Tetap Genjot Pembangunan Pelayanan Publik

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya menjaga pembangunan fasilitas publik meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian Teras Samarinda Tahap II yang dibuka bagi masyarakat di Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi, pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kondisi anggaran yang terbatas tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara cermat agar tetap mampu menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan warga.

“Kita ini sekarang berdiri di atas segmen tiga. Di ujung sana itu segmen dua dan perantara antara segmen dua dengan teras tahap satu adalah segmen satu,” kata Andi Harun.

Andi menjelaskan, pembangunan Teras Samarinda Tahap II terdiri atas empat segmen. Segmen lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir November atau paling lambat awal Desember 2026.

Andi Harun menilai, pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tetap dapat menghadirkan karya bagi masyarakat selama anggaran dibelanjakan dengan bijaksana dan mengutamakan pelayanan publik. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Terlepas seberapa besar atau kecilnya kekurangan atau tantangannya, kalau kita benar-benar membelanjakan APBD atau anggaran daerah itu dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pelayanan publik, maka insyaallah kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat,” ujarnya.

Selain Teras Samarinda Tahap II, Andi Harun menyebut pemerintah kota juga meresmikan empat puskesmas dan satu rumah sakit ibu dan anak yang seluruhnya telah selesai. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat, termasuk kritik dan masukan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

Andi menegaskan, partisipasi masyarakat memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan publik. “Pikiran-pikiran kritis dari para aktivis membuat kita semakin berhati-hati, membuat kita semakin harus aware, semakin sadar bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk memastikan gerak pemerintah itu tidak menjadi agen tunggal kebenaran,” katanya. (zul)