RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengatur penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pelatihan tersebut diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha di daerah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker Samarinda, Muhammad Reza Pahlevi, menyampaikan usulan tersebut dalam FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perubahan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2014. Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Syariah UINSI Samarinda.

Reza mengatakan, pemerintah daerah perlu memiliki alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung pelaksanaan pelatihan vokasi. Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan juga harus memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri di Samarinda.

“Paling tidak ada alokasi APBD untuk vokasi dan mendorong agar kurikulum pelatihan relevan dengan kebutuhan industri di daerah,” ujar Reza.

Selain pelatihan, Disnaker juga mengusulkan penguatan perlindungan tenaga kerja lokal serta pembangunan database dan sistem informasi pasar kerja daerah. Sistem tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah memetakan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.

Reza juga menyoroti perlindungan pekerja rentan dan nonformal, kesetaraan gender, pekerja disabilitas, serta pekerja sektor digital. "Perkembangan pola kerja baru perlu diantisipasi melalui regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif," katanya pada Senin 27 Juli 2026.

Menurut Reza, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta mekanisme sanksi terhadap perusahaan yang melanggar juga perlu diperjelas. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang konsisten menerapkan norma ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan menyerap tenaga kerja lokal. (zul)