PKBI Kaltim Minta Pemerintah Pastikan Anggaran Penanggulangan HIV

RRI.CO.ID, Samarinda - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran untuk program penanggulangan HIV. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai analisis dampak kebijakan dan program penanggulangan HIV terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Samarinda, pada Jumat 14 Agustus 2026.

Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Timur, Hapniah, mengatakan dukungan pemerintah diperlukan menyusul perubahan pola pendanaan program penanggulangan HIV. Menurutnya, sebagian pembiayaan yang sebelumnya bersumber dari pemerintah pusat kini perlu diantisipasi melalui penganggaran di tingkat daerah.

“Kita berharap itu tidak hanya sekadar komitmen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Apalagi HIV-AIDS ini masuk dalam standar pelayanan minimal,” kata Hapniah.

Hapniah mengingatkan, kesiapan anggaran menjadi penting agar layanan penanggulangan HIV tidak terganggu, termasuk dalam penyediaan kebutuhan pemeriksaan dan pengobatan. Hapniah menyebut sebelumnya sempat terjadi keterlambatan sejumlah logistik, seperti reagen pemeriksaan HIV, reagen infeksi menular seksual, hingga obat antiretroviral atau ARV.

Menurut Hapniah, keterlambatan logistik dapat berdampak terhadap kesinambungan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia berharap kebutuhan program HIV sudah disiapkan sejak proses penganggaran sehingga pada 2027 pelaksanaannya dapat berjalan tanpa hambatan berarti.

Selain persoalan anggaran, PKBI juga menyoroti tantangan stigma terhadap kelompok tertentu yang dapat menghambat upaya penanggulangan HIV. Hapniah mengatakan meningkatnya isu anti-LGBT di sejumlah tempat di Samarinda turut memengaruhi aktivitas petugas lapangan dalam melakukan penjangkauan.

“Teman-teman peer leader untuk melakukan penjangkauan akan terhambat dengan maraknya isu anti-LGBT. Dari komunitasnya sendiri juga khawatir untuk datang ke layanan karena takut ada razia atau tindakan lainnya,” ujarnya.

Hapniah meminta pemerintah dan DPRD mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV. Ia menilai kebijakan perlu tetap selaras dengan prinsip pemenuhan hak kesehatan dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam sehingga justru menghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan.