RRI.CO.ID, Samarinda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat pembangunan lapas baru masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman, mengatakan pihaknya belum mampu membiayai seluruh pembangunan lapas baru karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Ditjenpas juga sedang memprioritaskan pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Kalau dari kami sendiri memang belum punya kesanggupan karena efisiensi yang ada sekarang ini. Kami juga fokus ke Bapas dan lapas-lapas yang overkapasitas yang ingin segera diselesaikan oleh Bapak Menteri melalui Pak Dirjen," ujarnya, dikutip pada Selasa, 21 Juli 2026.

Menurut Endang, pembangunan lapas di sejumlah daerah hanya dapat direalisasikan apabila pemerintah daerah ikut mendukung, baik melalui hibah lahan maupun bantuan pembangunan fisik.

Ia mencontohkan, pembangunan Lapas Perempuan di Tenggarong yang sempat terkendala akibat keterbatasan anggaran. Meski struktur bangunan telah berdiri, penyelesaiannya membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Gubernur sudah meninjau langsung lokasi Lapas Perempuan di Tenggarong. Dari kebutuhan sekitar Rp28 miliar, sekitar Rp8 miliar akan menjadi tanggung jawab Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan Rp20 miliar akan diambil alih oleh Pak Gubernur," kata Endang, mengungkapkan.

Menurutnya, tambahan kapasitas hunian menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi Lapas Perempuan Tenggarong sudah tidak lagi mampu menampung seluruh warga binaan. Akibatnya, sebagian narapidana perempuan masih harus ditempatkan di lapas laki-laki, termasuk di Kota Bontang.

"Pak Gubernur melihat sendiri bagaimana kondisi warga binaan yang harus berdesak-desakan, terutama ibu-ibu. Karena itu kami mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap penyelesaian pembangunan lapas tersebut," ucapnya, mengakhiri.