Kemenag Kaltim Perkuat Pemahaman Kesetaraan Pendidikan di Madrasah

RRI.CO.ID, Samarinda - Sistem pendidikan inklusi merupakan upaya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Konsep tersebut disampaikan Psikolog Klinis RS Hermina Samarinda, Mustika Rizki Imanita, dalam Workshop Penguatan Pendidikan Inklusi pada RA dan Madrasah se-Kalimantan Timur.

Menurut Mustika, pendidikan inklusi tidak hanya membuka akses bagi ABK untuk belajar di sekolah reguler. Lebih dari itu, sekolah juga harus menyesuaikan layanan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

"Sistem pendidikan inklusi memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler dalam satu kelas. Dengan demikian, setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan dan karakteristiknya," ucapnya.

Mustika mengatakan penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, PMA Nomor 90 Tahun 2013, PMA Nomor 1 Tahun 2024, serta pedoman teknis layanan pendidikan inklusif Kementerian Agama.

"Sistem pendidikan inklusi pada dasarnya terbuka dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa reguler," ujar Mustika pada Rabu 8 Juli 2026.

Mustika menambahkan berbagai regulasi tersebut mengamanatkan agar madrasah menyediakan akses, layanan, hingga akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pedoman teknis mengenai asesmen, pembentukan unit layanan disabilitas, hingga keberadaan guru pembimbing khusus.

Melalui workshop tersebut, para guru dan pengelola madrasah diharapkan semakin memahami prinsip pendidikan inklusif. Dengan demikian, implementasi layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik dapat diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur.