RRI.CO.ID, Bontang - Di tengah penolakan yang disampaikan puluhan pedagang terhadap rencana operasional sebuah toko modern waralaba di Kelurahan Gunung Telihan, Pemerintah Kota Bontang memastikan seluruh persyaratan administrasi pembangunan gerai tersebut telah dipenuhi sesuai ketentuan.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus, mengatakan proses perizinan telah melalui tahapan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurutnya, seluruh dokumen yang menjadi syarat penerbitan izin telah diverifikasi sebelum memperoleh persetujuan.

"Seluruh izin dan persyaratan sudah sesuai ketentuan. Persetujuan dari kelurahan juga sudah ada dan dilengkapi tanda tangan ketua RT," ujarnya.

Meski aspek administrasi dinyatakan lengkap, rencana operasional toko modern tersebut tetap menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Sebanyak 43 pelaku usaha mikro dan pedagang tradisional dari sejumlah RT di Kelurahan Gunung Telihan telah menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah. Mereka khawatir keberadaan toko modern akan berdampak terhadap omzet usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga.

Dalam surat tersebut, warga juga menyoroti potensi persaingan usaha yang dianggap tidak seimbang serta meminta pemerintah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi sebelum toko mulai beroperasi.

Salah seorang pedagang, Herman, menyebut lokasi toko modern berada sangat dekat dengan sejumlah usaha milik warga sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi daya saing pedagang lokal.

Meski demikian, dari sisi administrasi, DPMPTSP menegaskan seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses perizinan telah dipenuhi oleh pihak pengelola.

Perbedaan pandangan antara kelengkapan administrasi dan penolakan masyarakat tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, investasi perlu didukung melalui kepastian hukum, namun di sisi lain aspirasi pelaku UMKM juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal.

Hingga kini, warga berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara para pedagang, pengelola toko modern, dan instansi terkait untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.