RRI.CO.ID, Kutai Timur - Pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu alasan utama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Sensus Ekonomi 2026. Perubahan pola usaha masyarakat yang kini semakin bergeser ke platform digital dinilai perlu dipetakan agar kebijakan pemerintah tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kepala BPS Kabupaten Kutai Timur, Widiyantono, mengatakan struktur perekonomian Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Aktivitas usaha tidak lagi didominasi toko fisik atau industri konvensional, tetapi juga berkembang melalui media sosial, marketplace, hingga berbagai platform digital.

Menurutnya, meningkatnya transaksi melalui e-commerce, penggunaan QRIS, dompet digital, mobile banking, serta pertumbuhan perusahaan berbasis teknologi menunjukkan transformasi besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

"Sensus Ekonomi merupakan general check up kondisi ekonomi Indonesia," katanya. Selasa 30 Juni 2026.

Ia menjelaskan, seluruh perubahan tersebut perlu didokumentasikan melalui pendataan yang komprehensif agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai perkembangan dunia usaha.

Data hasil sensus nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi acuan dalam melihat peluang investasi, perkembangan UMKM, karakteristik dunia usaha, hingga potensi penciptaan lapangan kerja.

Widiyantono menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari pedagang keliling, usaha rumahan, UMKM, toko konvensional, usaha berbasis daring, hingga perusahaan berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Pelaksanaan sensus dilakukan setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Secara nasional, kegiatan ini berlangsung di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Melalui pendataan tersebut, BPS berharap pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk membaca arah perubahan ekonomi sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.