RRI.CO.ID, Kutai Kartanegara - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai memberi dampak terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu indikatornya terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat yang diperkirakan mencapai 20 persen, terutama di sektor usaha kuliner skala kecil.

Temuan tersebut berdasarkan hasil survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar terhadap sejumlah warung makan di Tenggarong.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, mengatakan perlambatan konsumsi masyarakat tidak terlepas dari berkurangnya belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Menurutnya, karakteristik ekonomi Tenggarong masih sangat dipengaruhi aktivitas belanja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketika pengeluaran dari sektor tersebut menurun akibat efisiensi anggaran, pelaku usaha menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.

"Memang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan efisiensi anggaran. Di Tenggarong sendiri mayoritas perputaran ekonomi didominasi oleh ASN, sehingga ketika belanja menurun, dampaknya langsung dirasakan pelaku usaha," ujar Fathullah. Selasa 30 Juni 2026.

Ia mengungkapkan, hasil survei Disperindag menunjukkan penurunan omzet di sejumlah warung makan mencapai sekitar 20 persen. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa konsumsi masyarakat sedang mengalami perlambatan.

"Kalau daya beli lemah memang sulit. Pasar Tangga Arung Square bisa kita ramaikan, tetapi membuat dagangan benar-benar laku itu yang menjadi tantangan. Itu fakta yang kami temukan di lapangan," katanya.

Menghadapi situasi tersebut, Disperindag menilai penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah yang harus terus dilakukan agar roda ekonomi daerah tetap bergerak. Pemerintah daerah, OPD, komunitas hingga pelaku usaha dinilai perlu berjalan bersama menghadapi tantangan yang ada.

Fathullah mengaku Bupati Kukar Aulia Rahman Basri juga telah mengingatkan pentingnya sinergi antarpihak dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Pesan Bupati jelas, kalau tidak berkolaborasi kita bisa kolaps. Kalau berjalan sendiri-sendiri, lama-kelamaan akan kalah dengan keadaan," tuturnya.

Sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi, Disperindag bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mengembangkan kawasan Gedung Dekranasda menjadi pusat promosi sekaligus pemasaran produk kerajinan lokal. Namun, menurut Fathullah, penyediaan ruang pemasaran saja belum cukup tanpa dibarengi peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Karena itu, pemerintah juga memperkuat pendampingan melalui Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kukar. Program tersebut memberikan fasilitasi mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelatihan, hingga pembinaan usaha bagi wirausahawan muda.

Selain itu, Pemkab Kukar telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang program Bena dan Beli Produk Etam yang mewajibkan OPD memprioritaskan penggunaan produk lokal. Kebijakan tersebut sebenarnya membuka peluang pasar yang cukup besar bagi pelaku UMKM.

Namun, lanjut Fathullah, dampak efisiensi anggaran membuat potensi pasar dari belanja pemerintah ikut berkurang sehingga berimbas pada pelaku usaha, khususnya generasi muda yang sedang merintis bisnis.

Disperindag pun mengimbau pelaku UMKM agar tidak patah semangat. Pemerintah, kata dia, tetap menyediakan berbagai program pendampingan, pelatihan, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Di sisi lain, Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM) dengan slogan "Rumah Etam Segalanya" juga terus dioptimalkan sebagai pusat konsultasi gratis bagi masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha.

Meski tantangan ekonomi masih berlangsung, Disperindag berharap penguatan kolaborasi, inovasi, dan dukungan terhadap UMKM mampu menjaga aktivitas ekonomi daerah agar tetap tumbuh di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Penurunan konsumsi tersebut kini mulai dirasakan langsung para pedagang makanan di Tenggarong yang mengaku jumlah pembeli terus berkurang dalam beberapa bulan terakhir.