RRI.CO.ID, Samarinda – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur. Kondisi ini kembali terlihat pada tahun ajaran 2026/2027, seiring masih adanya selisih antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, mengungkapkan daya tampung sekolah negeri saat ini masih terbatas dibandingkan jumlah lulusan setiap tahun. Hal ini membuat sebagian calon peserta didik harus dialihkan ke sekolah swasta.
“Yang dibutuhkan untuk masuk sekolah negeri sekitar 52 ribu, sementara lulusan SMP lebih dari 70 ribu,” ujar Armin, Senin 22 Juni 2026.
Ia menambahkan, selisih tersebut membuat ribuan siswa tidak dapat tertampung di sekolah negeri. Namun, sekolah swasta dipastikan tetap mampu menampung peserta didik yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
“Jadi otomatis banyak yang tidak tertampung di negeri dan harus ke swasta. Swasta pasti sanggup, hanya saja masyarakat cenderung memilih sekolah negeri,” katanya.
Kondisi paling tinggi terjadi di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda yang menjadi wilayah dengan tingkat persaingan masuk sekolah negeri cukup ketat setiap tahunnya.
Pemerintah daerah, lanjut Armin, telah menyiapkan langkah penambahan satuan pendidikan baru untuk mengurangi tekanan daya tampung. Di antaranya pembangunan dan pembukaan sekolah baru di beberapa wilayah strategis.
“Balikpapan kita tambah dua sekolah baru, SMA 10 dan SMK 8 Balikpapan. Kemudian di Berau juga ada dua sekolah baru, serta di Sangatta Selatan ada SMA 2 Sangatta Selatan,” jelasnya.
Selain penambahan sekolah, pemerintah juga terus melakukan penyesuaian rombongan belajar (rombel) sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayah agar distribusi siswa lebih merata.
Sementara itu, terkait program bantuan seragam gratis, Disdikbud Kaltim memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan pada tahun ini. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 30 persen siswa baru yang masuk sekolah negeri.
“Insyaallah 30 persen nanti sudah bisa dibagikan saat siswa baru masuk. Program ini tetap berjalan seperti tahun sebelumnya,” kata Armin.
Pemerintah berharap kombinasi antara penambahan sekolah, pengaturan rombel, dan program bantuan pendidikan dapat mengurangi kesenjangan daya tampung sekaligus meringankan beban masyarakat dalam mengakses pendidikan menengah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....