RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, menyoroti meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 yang digelar di Aula Arutala Ballroom Bapperida.

Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender DP2PA Kota Samarinda, Nanang Supratman, menjelaskan IKG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diharapkan terus meningkat, angka IKG justru harus ditekan karena menunjukkan adanya ketimpangan.

Dalam Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda yang berlangsung pada Senin 15 Juni 2026, Nanang memaparkan IKG Kota Samarinda pada tahun 2024 berada di angka 0,243. "Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada Mei 2026, angka tersebut meningkat menjadi 0,384, menunjukkan kesenjangan gender yang semakin lebar dibanding tahun sebelumnya," katanya.

Menurut Nanang, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kenaikan indeks tersebut. Salah satunya adalah aspek kesehatan reproduksi yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk adanya kasus kematian ibu serta meningkatnya jumlah perempuan yang menikah atau melahirkan pada usia muda.

Selain faktor kesehatan, penurunan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga turut memengaruhi capaian IKG. Jika pada periode sebelumnya terdapat tujuh anggota DPRD perempuan, saat ini jumlahnya berkurang menjadi empat orang dari total 45 anggota DPRD Kota Samarinda.

Nanang juga menyoroti masih adanya kesenjangan dalam sektor ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dinilai masih tertinggal dibanding laki-laki, sehingga akses perempuan terhadap peluang ekonomi dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

"Kenaikan indeks ketimpangan gender ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita harus memperkuat sektor kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan," ujar Nanang Supratman.