Andi Harun Minta Masyarakat Awasi Pelaksanaan SPMB 2026 lewat Laporan Aduan

RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah Kota Samarinda pun memastikan saluran pengaduan akan dibuka selama proses penerimaan berlangsung.

Hal itu disampaikannya usai Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Samarinda di Ballroom Arutala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Jalan Dahlia, Senin, 25 Mei 2026.

“Harus ada saluran pengaduan, karena walaupun aturannya sudah ada, mekanismenya sudah diperbaiki, prosedurnya sudah ditata, sistem kuotanya sudah diawasi dengan baik, tapi bukan tidak mungkin potensi pelanggarannya itu tidak ada,” ujar Andi Harun.

Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan sistem pelaporan yang mudah diakses publik agar setiap dugaan pelanggaran dapat langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Menurutnya, mekanisme pengaduan juga penting agar persoalan tidak berkembang liar di ruang publik.

Andi Harun memastikan, identitas pelapor akan dirahasiakan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang melapor. Namun, ia mengingatkan agar fasilitas tersebut tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah atau laporan palsu.

“Pelapornya akan dirahasiakan. Tapi jangan dipakai untuk buat-buat surat kaleng atau fitnah,” ucapnya.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda ingin memastikan proses SPMB berjalan adil, jujur, dan penuh integritas tanpa diskriminasi terhadap calon siswa. Sebab, praktik titip-menitip dinilai dapat mencederai rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau terjadi titip-titipan anak harus sekolah di sekolah tertentu atau mendapat pelayanan tertentu, maka itu pasti akan menimbulkan diskriminasi,” kata dia.

Menurut Andi Harun, tingginya praktik memilih sekolah dipengaruhi oleh belum meratanya kualitas pendidikan. Ia mengakui, hingga kini masih ada persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan bermutu hanya berada di beberapa sekolah tertentu.

Karenanya, perlu ada pembenahan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga kualitas tenaga pendidik serta perbaikan sistem secara menyeluruh.

“Core value-nya adalah bagaimana menghadirkan pendidikan berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan berkualitas dimulai dari penerimaan yang berintegritas. Kalau penyelenggaranya, sekolahnya, pemerintahnya, pejabatnya sudah memulai sikap integritas, maka praktik-praktik seperti itu juga tidak akan terlaksana ,” ujar Andi Harun, mengakhiri.