RRI.CO.ID, Samarinda - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan tantangan pengarusutamaan gender (PUG) di Samarinda masih cukup besar. Bahkan, menurutnya, pemahaman soal isu gender di lingkungan pemerintahan dan legislatif pun belum sepenuhnya dipahami.

Sri Puji mengatakan, masih banyak pihak yang menganggap isu gender hanya berkaitan dengan perempuan semata, padahal pengarusutamaan gender menyangkut kesetaraan akses, kebijakan hingga perlindungan kelompok rentan.

“Kalau ada undangan soal PUG, banyak yang berpikir itu urusan perempuan saja. Padahal tidak seperti itu,” ujarnya, saat memberikan paparan di Sekolah Politik Perempuan Voice of Democracy Indonesia (Vodem.Id) bertajuk "Dari Suara Perempuan Menuju Kebijakan Publik yang Inklusif" pada Minggu, 24 Mei 2026 di Nutrihub Samarinda.

Menurut Puji, tantangan lain juga terlihat dalam politik anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Ia mencontohkan, sejumlah program pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang tertunda akibat efisiensi anggaran dari pusat.

Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi program-program yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan maupun pelayanan dasar masyarakat.

“Sekarang banyak program yang akhirnya dihapus atau dinolkan karena kemampuan keuangan daerah dan dana transfer pusat yang belum turun,” kata dia.

Puji juga menyinggung budaya stereotip yang masih terasa dalam proses penyusunan kebijakan di DPRD. Sebagai satu-satunya perempuan di Badan Anggaran (Banggar), ia mengaku kerap menghadapi situasi kerja yang tidak ramah terhadap perempuan, seperti waktu rapat hingga larut malam yang menurutnya sering kali tidak efektif, tetapi tetap dilakukan.

“Ternyata kalau teman-teman cowok itu senangnya rapat jam 10.00 malam. Saya enggak tahu alasannya apa. Saya pulang sampai jam 02.00 malam,” ujar Puji.

Tak hanya itu, Ia mengaku masih menemukan pelecehan verbal terhadap perempuan bahkan di lingkungan legislatif. Menurutnya, candaan maupun ucapan bernada merendahkan perempuan masih terjadi di ruang-ruang formal pemerintahan.

Adapun saat ini, keterwakilan perempuan di DPRD Samarinda hanya berjumlah empat orang dari berbagai partai politik.

“Ada empat. Saya dari Partai Demokrat, ada dari Nasdem, Demokrat, lalu satunya dari Gerindra. Nah, empat orang-orang ini. Kalau berkumpul di tengah bapak-bapak kadang menjadi kecil,” ucap Puji.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya sosialisasi dan pendidikan mengenai pengarusutamaan gender, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Terlebih, Indonesia akan kembali menghadapi pemilu pada 2029 mendatang dengan berbagai dinamika aturan keterwakilan perempuan yang masih terus menjadi pembahasan.