Kericuhan Sempat Warnai Dialog Massa Demo 215 dengan Pemprov Kaltim

RRI.CO.ID, Samarinda - Dialog antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 21 Mei 2026 sore, sempat diwarnai keributan sesaat sebelum pertemuan dimulai.

Keributan terjadi usai ratusan massa yang sebelumnya berunjuk rasa selama sekitar tiga jam akhirnya diperbolehkan masuk ke Ruang Ruhui Rahayu untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Sebanyak 30 perwakilan massa dipersilakan mengikuti dialog bersama jajaran pemerintah daerah.

Namun, situasi mulai tegang saat wartawan sempat dibatasi masuk ke dalam ruangan oleh petugas keamanan. Aksi saling dorong pun akhirnya tak terhindarkan.

“Jangan dihalangi. Media kenapa dibatasi pak? Kok ditutup pintunya pak?” teriak sejumlah wartawan sembari berusaha masuk.

Ketegangan akhirnya mereda setelah pihak keamanan memperbolehkan seluruh wartawan masuk dengan syarat menunjukkan kartu pers. Setelah itu, suasana sempat kembali kondusif dan massa mulai menempati kursi di dalam ruangan.

Namun sesaat sebelum dialog dimulai, keributan kembali pecah ketika Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, memberikan arahan kepada massa aksi. Dalam arahannya, Sembiring meminta massa mengikuti dialog secara tertib dan tidak emosional saat menyampaikan aspirasi.

“Kita akan berdialog dengan baik, semua akan didengar, tetapi jangan berulang ulang, jangan pakai emosi. Tunjukkan intelektual yang kita bawa bahwa kita bukan orang yang emosional. Paham?,” ujarnya.

Situasi semakin memanas ketika Plt Kaban Kesbangpol meminta massa berdiri dan bertepuk tangan saat gubernur memasuki ruangan. Instruksi tersebut langsung memicu protes dari massa aksi.

Suasana di ruang dialog pun sempat ricuh sebelum akhirnya salah satu perwakilan massa menenangkan peserta aksi lainnya. Dialog kemudian tetap dilanjutkan dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Wakapolda Kaltim, serta jajaran pimpinan Pemprov Kaltim lainnya.