RRI.CO.ID, Samarinda - Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya etika digital dalam kegiatan Parade Webinar “Etam Kayuh Bebaya”. Salah satu sorotan utama dalam kegiatan ini adalah perlindungan hak murid dalam praktik pembuatan konten pembelajaran.

Ketua Umum GKK Indonesia, Mardimpu Sihombing, menjelaskan guru masa kini tidak hanya mengajar di ruang kelas fisik. Kehadiran platform digital membuat guru juga tampil sebagai kreator konten dengan jangkauan publik yang jauh lebih luas.

Menurut Mardimpu, perubahan itu menuntut lahirnya kesadaran baru yang disebut digital professionalism. Dalam konsep tersebut, guru dituntut memahami protokol etika, perlindungan privasi, dokumentasi izin, hingga transparansi monetisasi.

“Ketika guru membuat konten edukatif, harus ada standar etika, perlindungan privasi, dokumentasi izin, dan transparansi monetisasi. Itu menjadi bagian dari profesionalisme digital,” ujar Mardimpu.

Mardimpu mengungkapkan, masih ditemukan kasus murid dilibatkan dalam konten digital tanpa persetujuan yang layak. Bahkan dalam beberapa kasus, konten tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi murid yang terlibat tidak memperoleh manfaat yang setara.

Kondisi itu, kata Mardimpu, dapat berujung pada eksploitasi anak dan memunculkan kecaman publik terhadap profesi guru. Karena itu, ia meminta para pendidik menjadikan hak dan martabat anak sebagai pertimbangan utama sebelum mendokumentasikan kegiatan pembelajaran.

“Kalau murid dilibatkan dalam konten, maka mereka harus diperlakukan secara adil. Jangan sampai anak hanya dijadikan objek demi keuntungan sepihak,” kata Mardimpu pada Jumat 8 Mei 2026.

Melalui forum tersebut, peserta diingatkan inovasi pembelajaran berbasis digital tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan peserta didik. Bagi BGTK Kalimantan Timur, kemajuan teknologi harus menjadi alat penguatan pendidikan yang berkeadilan.