RRI.CO.ID, Tenggarong– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memperdalam tata kelola keuangan daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin 4 Mei 2026, dengan fokus pada mekanisme pengelolaan APBD dan peningkatan akuntabilitas anggaran.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menerima langsung rombongan yang dipimpin Hepnie Armansyah. Ia didampingi Kepala BPKAD Kukar Sukotjo serta Plt. Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, dalam sesi diskusi yang berlangsung intensif.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan LKPJ hingga strategi pengendalian anggaran. Kabupaten Kukar dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai memiliki sistem pengelolaan keuangan yang stabil dan mampu menjadi referensi bagi daerah lain di Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu dikatakan, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa pertukaran pengalaman dan praktik baik merupakan langkah strategis dalam mendorong transparansi serta efisiensi pengelolaan anggaran.

“Momentum ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam rangka penguatan administrasi pemerintahan,” ujar Sunggono.

Diskusi juga mencakup pengelolaan aset daerah yang lebih transparan serta upaya peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Ketua Pansus DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, menyampaikan hasil dari studi tiru ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi strategis dalam penyusunan LKPJ di daerahnya. Ia menilai, pengalaman Kukar dapat menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran plakat sebagai simbol kerja sama dan penguatan sinergi antar pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan di masing-masing daerah melalui implementasi praktik terbaik yang telah dipelajari.