RRI.CO.ID, Samarinda – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Kalimantan Timur pada akhir April 2026, menggelar Musyawarah Daerah (Musda) X sebagai langkah strategis menyiapkan kepengurusan baru periode 2026–2031. Forum ini sekaligus menjadi ruang penyusunan arah program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.

Musda diikuti pengurus KORPRI dari unit perangkat daerah, instansi vertikal, hingga perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi KORPRI sebagai wadah pemersatu aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mewakili Ketua DP KORPRI Kaltim, Wakil Ketua I M. Jauhar Efendi menegaskan peran penting KORPRI dalam pembangunan bangsa. Ia menyebut organisasi ini tidak hanya menjadi perekat ASN, tetapi juga motor penggerak peningkatan kinerja birokrasi.

“Melalui KORPRI, mari kita tingkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya melansir rilis Pemprov Kaltim pada Sabtu 2 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, KORPRI Kaltim merumuskan empat program prioritas. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum, hingga peningkatan kesejahteraan anggota.

Selain itu, Musda X juga menjadi momentum evaluasi kinerja organisasi sekaligus penyusunan strategi agar KORPRI semakin adaptif menghadapi tantangan birokrasi modern. Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung transformasi pemerintahan.

“Dengan kepengurusan yang baru, organisasi ini diharapkan mampu berkiprah secara maksimal dalam menjalankan program kerja demi kesejahteraan anggota,” kata Jauhar.

Musda ini diharapkan menghasilkan keputusan terbaik, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.