RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkap sejumlah permasalahan utama dalam pengelolaan data di daerah. Hal ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 yang difokuskan pada penguatan tata kelola data.

Andi Harun menyebut, salah satu persoalan terbesar adalah rendahnya literasi statistik di kalangan aparatur pemerintah. Kondisi ini menyebabkan data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kebijakan.

“Masih belum optimalnya literasi data atau statistik dari aparatur pemerintah,” ucapnya. Ia menambahkan, selama ini aparatur cenderung berperan sebagai pelaksana program, bukan sebagai produsen data.

Selain itu, Andi Harun juga menyoroti belum adanya standarisasi data di tingkat desa dan kelurahan. Akibatnya, data yang dihasilkan seringkali tidak seragam dan sulit digunakan sebagai dasar perencanaan.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah program yang masih berjalan secara terpisah atau silo. Data yang telah dikumpulkan kerap tidak dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurut Andi, kondisi ini berdampak langsung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ia mengingatkan bahwa hal tersebut dapat memicu pemborosan anggaran daerah.

“Kalau program tidak tepat sasaran maka APBD akan boros,” ujarnya pada Rabu 29 April 2026. Ia menambahkan, dampak yang lebih besar adalah hilangnya arah pembangunan jika kebijakan tidak berbasis data yang akurat.

Andi Harun mengibaratkan pembangunan seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Jika sejak awal data yang digunakan tidak tepat, maka tujuan pembangunan tidak akan pernah tercapai.

Melalui Program Desa Cantik, pemerintah berupaya mengatasi berbagai persoalan tersebut. Program ini menjadi langkah untuk meningkatkan literasi statistik, standarisasi data, serta mendorong pemanfaatan data dalam setiap kebijakan pembangunan.