RRI.CO.ID, Berau - Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjadikan program perhutanan sosial sebagai salah satu penggerak ekonomi berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 2026 yang digelar di ruang RKPD Bapelitbang, Selasa 28 April 2026.

Ia menegaskan, perhutanan sosial tidak hanya ditujukan untuk menjaga kelestarian hutan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

“Program ini harus memberi manfaat ekonomi tanpa merusak hutan. Hutan harus tetap terjaga, nilainya meningkat, dan menjadi aset bagi masyarakat,” ujarnya.

Sri Juniarsih menyebut, komitmen tersebut diperkuat melalui program karbon hutan yang melibatkan 77 kampung di Berau. Setiap kampung memperoleh alokasi sekitar Rp349 juta per tahun untuk mendukung upaya pelestarian hutan sekaligus pengembangan potensi ekonomi di dalamnya.

Menurutnya, skema ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar pemanfaatan hutan tetap berada dalam koridor keberlanjutan.

“Dampaknya bukan hanya untuk daerah, tetapi juga nasional hingga global. Hutan kita punya peran penting bagi kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan master plan perhutanan sosial lima tahunan sebagai pedoman integrasi program lintas sektor. Hal ini menjadi krusial mengingat sekitar 68 persen wilayah daratan Berau masih berstatus kawasan hutan.

Pemkab Berau juga mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan program ini, melibatkan pemerintah, masyarakat, NGO, dunia usaha, akademisi, hingga media.

“Tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi semua pihak agar program ini berhasil,” ujar Sri.

Ia menambahkan, peran sektor swasta dapat diperkuat melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan usaha, serta mekanisme kompensasi dan remediasi lingkungan.

Dengan kolaborasi tersebut, perhutanan sosial diharapkan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Berau yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

“Ini bukan sekadar program, tetapi arah masa depan pembangunan kita. Hutan harus tetap lestari, masyarakat harus sejahtera,” ucapnya.