RRI CO.ID, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Balikpapan, Kamis,30 April 2026. Pertemuan ini fokus pada implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2026 sebagai panduan strategis peningkatan kualitas pemuda di Benua Etam.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi tingkat nasional yang diinisiasi oleh Kemendagri bagi wilayah Indonesia Timur. Agenda utama mencakup evaluasi sejauh mana penyusunan RAD telah berjalan di masing-masing daerah serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Frananta Filipus Sembiring, menekankan pentingnya data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai tolok ukur keberhasilan.

"Kami berharap rakor ini menghasilkan langkah konkret dan positif. Melalui diskusi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan agar pemerintah hadir mendampingi pemuda dalam mempersiapkan masa depan yang kompetitif," ujar Arih.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Agung Sugiarto, menjelaskan masukan dari para narasumber, termasuk Asisten Deputi Bina Kepemudaan pusat, Andi Susanto, dan Statistisi Ahli Muda BPS Kaltim, Joko Afandu Alhuda, akan menjadi acuan vital dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selaku tuan rumah, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Ia menyoroti capaian IPP Kalimantan Timur yang saat ini berada di peringkat keempat nasional sebagai prestasi yang harus dipertahankan.

"Pencapaian ini adalah hasil yang baik. Namun, kita harus terus menyamakan persepsi terhadap lima domain utama IPP, yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi kepemudaan, serta gender," ujar Ratih.

Ratih menambahkan, Kota Balikpapan telah menyusun aksi nyata sinergitas lintas sektor yang diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Aksi Pemuda. Menurutnya, urusan kepemudaan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi multipihak.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang selaras. Dengan demikian, implementasi RAD 2026 mampu mendorong peningkatan IPP secara berkelanjutan, yang mencerminkan kemajuan generasi muda baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.