RRI.CO.ID, Samarinda- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan jadwal Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) untuk pemilihan Ketua Umum masa bakti 2026–2030. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 mendatang.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan (Rapim) KONI Kaltim yang digelar di Samarinda, Selasa 28 April 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, bersama jajaran pengurus inti organisasi.

Sejumlah pengurus yang hadir di antaranya Ketua Harian KONI Kaltim H. Husinsyah, Ketua I H. Ego Arifin, Ketua III H. Tomy Gozali, serta Ketua IV H. Firmanuddin Djakfar. Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan Musorprov sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi.

Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, mengatakan penetapan jadwal telah melalui mekanisme sesuai aturan organisasi. Ia memastikan seluruh tahapan berjalan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Penetapan waktu ini sudah sesuai dengan koridor aturan yang ada. Setelah dana hibah KONI masuk ke rekening pada Selasa pagi, kami langsung bergerak cepat dengan menggelar Rapim pada pukul 14.00 WITA untuk memutuskan jadwal pelaksanaan Musorprov," ujar Rusdi.

Rusdiansyah juga menginstruksikan Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) segera bekerja menyiapkan pelaksanaan Musorprov. Selain itu, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPPP) di bawah koordinasi Ego Arifin diminta mulai mematangkan tahapan pemilihan ketua umum.

Rusdi menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti rencana tersebut dengan berkoordinasi ke pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, KONI Kaltim akan mengajukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Timur untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Musorprov.

"Langkah ini penting agar pelaksanaan Musorprov berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah," ucapnya.

Dengan ditetapkannya jadwal tersebut, KONI Kaltim mulai memasuki tahapan krusial dalam menentukan kepemimpinan organisasi olahraga di daerah untuk periode lima tahun ke depan.