RRI.CO.ID, Berau - Persoalan pengangguran di Kabupaten Berau kembali mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menilai penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan secara serius dan terukur karena berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, angka pengangguran berpotensi meningkat dan memicu persoalan lanjutan, seperti penurunan daya beli hingga munculnya masalah sosial di tengah masyarakat.

“Menekan angka pengangguran di Berau harus menjadi perhatian serius, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar dia.

Peri menegaskan, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha. Namun, ia menilai selama ini masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan lowongan pekerjaan dengan akses informasi yang diterima masyarakat.

Akibatnya, peluang kerja yang sebenarnya terbuka tidak terserap secara optimal oleh tenaga kerja lokal. Di sisi lain, perusahaan juga kerap mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

“Disnakertrans harus aktif menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Jangan sampai lowongan banyak, tetapi masyarakat tidak mendapatkan informasi atau tidak sesuai dengan kualifikasi,” ujarnya.

Ia mendorong agar Disnakertrans tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga lebih progresif dalam menghadirkan solusi konkret. Salah satunya melalui penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pelatihan kerja, serta perluasan akses masyarakat terhadap peluang kerja.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan dunia usaha maupun lembaga pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Dengan strategi tersebut, kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dan permintaan pasar diharapkan dapat ditekan, sehingga tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

“Kalau ini berjalan maksimal, bukan hanya pengangguran yang bisa ditekan, tetapi kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” katanya.