RRI.CO.ID, Berau – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat komitmen perlindungan anak melalui bimbingan teknis pengisian instrumen Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kamis, 23 April 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau sebagai langkah strategis memastikan penilaian KLA berlangsung objektif, terukur, dan berbasis data valid.
Bimbingan teknis yang difasilitasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur capaian indikator KLA yang telah dijalankan perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat akurasi pelaporan sebagai dasar evaluasi nasional.
Mewakili Bupati Berau, Sekretaris Daerah Muhammad Said dalam arahannya menegaskan bahwa evaluasi mandiri KLA tidak sekadar menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah. Menurutnya, proses ini merupakan tolok ukur konkret dalam menilai sejauh mana komitmen daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Evaluasi ini menjadi sarana untuk melihat sejauh mana sinergi dan upaya seluruh pihak dalam mewujudkan Berau sebagai kabupaten yang benar-benar layak anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tahun sebelumnya harus dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Capaian yang telah diraih perlu dipertahankan, sementara indikator yang masih lemah harus segera diperkuat melalui langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh perangkat daerah untuk mengisi data evaluasi secara jujur, lengkap, dan disertai bukti dukung yang sahih. Hal ini dinilai krusial agar potret kondisi riil di lapangan dapat tergambar secara akurat dan menjadi dasar perbaikan program.
“Ini bukan sekadar soal predikat, tetapi tanggung jawab bersama dalam memastikan anak-anak di Berau mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” ucapnya.
Pada evaluasi tahun ini, Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan peningkatan status KLA dari kategori Madya menjadi Nindya. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi berbagai program yang berpihak pada anak, mulai dari perlindungan khusus, pemenuhan hak dasar, hingga penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....