RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan kesiapan menghadapi pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul isu yang mencuat setelah aksi demonstrasi Front Mahasiswa Anti Korupsi, Senin 20 April 2026. Pemerintah memastikan seluruh proses akan dihadapi secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan tidak ada tanggapan baru karena seluruh penjelasan telah disampaikan sebelumnya melalui konferensi pers. Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait aspek kontraktual pengadaan dan penyewaan mobil dinas, telah dijelaskan secara transparan.

“Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dokumen terkait bahkan sudah kami buka dan dapat diperiksa oleh publik maupun media,” ujar Andi Harun.

Ia menambahkan, pemerintah kota tetap menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk aksi demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Terlepas dari motifnya, aspirasi tetap kami hormati. Itu bagian dari hak masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Pemkot Samarinda memastikan akan bersikap kooperatif dalam setiap proses pengawasan oleh lembaga berwenang. Pemerintah kota siap bekerja sama dengan KPK maupun institusi pengawas lainnya guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

Selain itu, sejumlah langkah tindak lanjut tengah dilakukan sebagai bagian dari pembenahan, antara lain pengembalian kendaraan dinas, pemutusan kontrak dengan pihak ketiga, serta proses pemulihan kelebihan pembayaran (overpayment).

Terkait dugaan motif tertentu di balik aksi demonstrasi dan pelaporan, Andi Harun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada publik. Ia menegaskan pemerintah tidak akan berspekulasi dan tetap fokus pada penanganan substansi persoalan.

“Teman-teman dapat menilai apakah aksi tersebut murni atau terdapat motif tertentu, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berada di belakangnya,” ucapnya.

Pemerintah Kota Samarinda juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan administrasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik.