RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan aksi demonstrasi 21 April 2026 harus berjalan tertib, aman, dan tidak ditunggangi kepentingan lain yang berpotensi memicu gangguan keamanan. Ia mengatakan, penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang, tetapi prosesnya harus mengikuti regulasi yang benar.

“Penyampaian aspirasi itu hak yang dijamin undang-undang, tapi harus berjalan sesuai koridor. Kita antisipasi jangan sampai ada penyusupan,” ujarnya saat ditemui di Polresta Samarinda, dikutip pada Senin, 20 April 2026.

Andi Harun menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan telah membahas langkah-langkah agar aksi tetap kondusif, termasuk mengantisipasi potensi gangguan di lapangan. Di samping itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial.

Informasi yang belum terverifikasi, kata Andi Harun, sebaiknya jangan langsung dipercaya, apalagi sampai memicu tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia juga menekankan, pentingnya peran semua elemen masyarakat dalam menjaga situasi tetap aman selama aksi berlangsung.

"Informasi yang belum terverifikasi kebenarannya disikapi dengan bijak dan dikonfirmasi agar tidak menjadi trigger dalam semua tindakan provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ucapnya.

Pihak aparat keamanan, lanjut dia, akan memfasilitasi jalannya aksi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Andi Harun juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Samarinda, dengan tetap menghormati hak berpendapat sekaligus menjaga ketertiban.

Dengan begitu, aksi yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur diharapkan berlangsung aman, damai, dan sesuai tujuan penyampaian aspirasi.