RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan usulan aspirasi dari legislatif tidak dipangkas, melainkan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan seluruh aspirasi yang masuk akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Proses verifikasi dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Usulan aspirasi dari legislatif itu akan diverifikasi oleh Bappeda. Verifikasinya menyesuaikan dengan program prioritas pembangunan daerah,” ucap Sri Wahyuni. Kamis, 16 April 2026.

Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi acuan utama.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan legislatif harus selaras dengan prioritas tersebut. Hal ini agar perencanaan pembangunan tetap terarah dan tidak keluar dari kerangka kebijakan yang telah disusun.

Sri Wahyuni menegaskan, persepsi adanya pemangkasan aspirasi merupakan hal yang kurang tepat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya menjalankan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku.

“Itu salah persepsi. Yang dilakukan sesuai Permendagri, aspirasi disampaikan untuk memperkaya dan melengkapi rencana kerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tugas pemerintah daerah melalui Bappeda adalah memastikan setiap usulan yang masuk relevan dengan prioritas pembangunan. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyesuaian bukan berarti mengurangi nilai aspirasi masyarakat. Namun, langkah tersebut bertujuan agar seluruh program dapat mendukung target pembangunan daerah secara optimal.

“Bukan dipangkas, tetapi disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Kalau semua bisa dialokasikan sesuai prioritas, tentu akan diakomodasi,” katanya, mengakhiri.