RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi KNPI yang membahas polemik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Samarinda.

Menurut Andi, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memenuhi asas pemerintahan yang baik, mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga partisipasi. Ia menilai prinsip tersebut menjadi fondasi penting agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wali Kota Samarinda pun mempertanyakan apakah kebijakan yang saat ini berkembang telah melalui proses yang sesuai. Andi Harun menilai pengambilan keputusan seharusnya dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintah, bukan secara sepihak.

“Apakah ini sudah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik? Karena setahu saya harusnya ada pertemuan antara pemprov dengan pemkot,” ujarnya pada Selasa 14 April 2026.

Lebih lanjut, Andi menilai kurangnya komunikasi menjadi salah satu faktor utama munculnya polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan strategis seperti JKN seharusnya dibahas secara bersama-sama sebelum diterapkan.

Andi Harun menegaskan komunikasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda di publik. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu kebingungan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, Andi Harun juga menyoroti pentingnya keselarasan antar level pemerintahan dalam merumuskan kebijakan. Ia menilai koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus berjalan efektif agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan berisiko mengalami hambatan di tingkat pelaksanaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.