RRI.CO.ID, Samarinda - Persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Samarinda dinilai tidak bisa dilepaskan dari tekanan fiskal yang tengah dialami pemerintah daerah. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar KNPI Kota Samarinda.

Pakar Ekonomi sekaligus dosen di Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebut kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam tekanan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Purwadi, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk sektor kesehatan. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan dana transfer dari pusat ke daerah.

“Ini yang bikin situasi hari ini seperti ini, karena kebijakan fiskalnya memang sudah mengharuskan seperti itu,” ujar Purwadi pada Selasa 14 Selasa 2026 di salah satu cafe di Samarinda.

Selain faktor anggaran, Purwadi juga menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Ia menilai perbedaan pernyataan antar pejabat justru memperkeruh situasi.

Akibatnya, masyarakat menjadi bingung dalam memahami arah kebijakan yang sebenarnya. Bahkan, kondisi ini diibaratkan seperti “lempar-lemparan bola” antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, situasi tersebut tidak sehat bagi kepastian pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ketidakjelasan tanggung jawab berpotensi berdampak langsung pada masyarakat.

Purwadi juga menegaskan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan dampak besar terhadap APBD daerah. Sejumlah daerah bahkan mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dalam waktu singkat.

“Bohong kalau pangkas DBH itu tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Purwadi.

Purwadi menambahkan, tekanan fiskal ini pada akhirnya mempengaruhi prioritas belanja daerah. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas dalam memenuhi keperluan dasar masyarakat.Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan JKN bukan semata isu layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan fiskal nasional dan kapasitas keuangan daerah.