RRI.CO.ID, Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menjalani pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Tahapan awal audit tersebut ditandai dengan pelaksanaan entry meeting yang dihadiri langsung Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri di Ruang Rapat Bappeda Lantai II, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Tenggarong, 7 April 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi tim auditor BPK untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sekaligus menguji tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengatakan, entry meeting merupakan bagian penting dalam rangkaian audit, karena menjadi forum penyamaan persepsi antara tim pemeriksa dan seluruh perangkat daerah yang terlibat. Menurutnya, sinergi dan kesiapan perangkat daerah sangat menentukan kelancaran proses pemeriksaan, terutama dalam penyediaan data dan dokumen pendukung.

“Ini merupakan tahapan awal pemeriksaan terinci yang dilakukan BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala OPD, camat, perangkat desa se-Kukar, BUMD, hingga unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, dan tokoh agama, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.

Perwakilan Kepala BPK RI Kalimantan Timur, Arie Krisyanti, menegaskan pemeriksaan ini merupakan amanat konstitusi dalam memastikan pengelolaan keuangan negara di daerah berlangsung secara akuntabel.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat terbuka dan membangun komunikasi yang baik selama proses audit berlangsung. “Pemeriksaan terinci ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kerja, mulai 6 April hingga 7 Juni 2026, dengan melibatkan 12 personel tim pemeriksa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proses pemeriksaan tersebut. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bersikap kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan tim auditor. Menurutnya, pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memberikan dukungan maksimal, termasuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan secara lengkap dan tepat waktu,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah, para asisten, Inspektur Daerah, kepala perangkat daerah, serta jajaran tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, Pemkab Kukar berharap proses audit LKPD 2025 berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.