RRI.CO.ID, Samarinda - Mahasiswa Universitas Mulawarman menyoroti sejumlah persoalan dalam implementasi program Gratispol, khususnya di sektor pendidikan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) yang digelar BEM FISIP Unmul.

Presiden BEM FISIP Unmul, Rossa Tri Rahmawati, menjelaskan masih terdapat persoalan mendasar dalam komunikasi antara pemerintah, kampus, dan mahasiswa. Kondisi ini dinilai memicu terjadinya miskomunikasi di lapangan.

“Masih banyak hari ini miskomunikasi antara Pemprov, universitas, dan mahasiswa,” ujar Rossa pada Rabu 1 April 2026.

Rossa menilai aspek keterbukaan informasi publik menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan program. Menurutnya, mahasiswa belum mendapatkan gambaran utuh terkait penggunaan anggaran.

“Tidak ada satu pun situs yang menjelaskan secara transparan pengeluaran program ini, jadi kita tidak tahu detailnya,” katanya.

Selain itu, Rossa juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan tujuan pendidikan di Kalimantan Timur. Ia menilai terdapat perbedaan antara rencana pembangunan dengan realisasi di lapangan.

“Terdapat perbedaan antara RPJMD dengan realita yang terjadi, ini perlu dievaluasi,” ujarnya.

Mahasiswa juga mempertanyakan dampak program terhadap sektor lain. Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan terganggunya program pembangunan lain akibat fokus anggaran pada Gratispol.

“Perlu dipertanyakan apakah anggaran ini akan mengganggu program lain atau tidak, karena transparansinya belum jelas,” ucapnya.

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan berbagai temuan akan dipublikasikan dalam bentuk infografis. Hal ini menjadi bagian dari upaya penyampaian hasil kajian kepada publik secara lebih luas.