RRI.CO.ID, Paser — Setelah penetapan waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026, Kabupaten Paser sebagai tuan rumah langsung menggenjot berbagai persiapan guna menyukseskan ajang tersebut.

Penetapan waktu pelaksanaan ini disepakati dalam rapat koordinasi lanjutan yang dihadiri Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, serta Dispora dan KONI kabupaten/kota se-Kaltim. Rapat tersebut digelar pada Kamis 2 April 2026 di Tanah Grogot.

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Paser, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan.

“Kami akan memanfaatkan waktu efektif sekitar enam bulan ke depan. Dengan kepastian penetapan ini, sebagai tuan rumah kami sudah mulai menjadwalkan berbagai persiapan,” ujar Katsul.

Meski waktu pelaksanaan telah ditetapkan pada November, tanggal pasti pembukaan Porprov Kaltim ke-8 masih belum diputuskan. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Besar (PB) Porprov dalam rapat yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Rapat PB Porprov direncanakan pada 7 atau 8 April, dipimpin langsung oleh Bupati selaku ketua umum. Rapat tersebut akan melibatkan KONI Paser dan Disporapar untuk membahas kesiapan, termasuk penentuan tanggal pelaksanaan,” katanya menjelaskan.

Katsul menambahkan, penetapan tanggal pelaksanaan nantinya akan disesuaikan dengan arahan Bupati berdasarkan berbagai pertimbangan.

“Penentuan tanggal akan kami sepakati sesuai arahan Bupati, pada waktu yang paling tepat di bulan November,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penentuan jadwal juga mempertimbangkan kesiapan daerah peserta. Pemerintah Kabupaten Paser menargetkan seluruh kontingen dari 10 kabupaten/kota di Kaltim dapat berpartisipasi secara penuh.

Namun demikian, keterbatasan anggaran di sejumlah daerah menjadi salah satu tantangan utama, terutama karena sebagian besar penganggaran berada pada APBD perubahan.

“Kami juga mempertimbangkan masukan dari Dispora provinsi, KONI, serta peserta rapat. Karena pelaksanaan di akhir tahun, sebagian besar daerah masih menunggu anggaran perubahan,” ujarnya.

Katsul menambahkan, pencairan anggaran dari pemerintah provinsi juga menjadi faktor penting agar kabupaten/kota dapat mengalokasikan biaya keberangkatan kontingen masing-masing.