RRI.CO.ID, Balikpapan - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 2 April 2026 di Balikpapan.

Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, unsur pemerintah pusat secara daring, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika nasional dan regional.

Dalam paparannya, Muhaimin menyoroti arah kebijakan pembangunan Balikpapan yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkualitas di Kalimantan Timur. Hal ini didukung capaian laju pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang pada 2025 berada di atas rata-rata provinsi.

"Kami menekankan pentingnya sinkronisasi program antara kota dan provinsi agar pembangunan berjalan efektif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan konektivitas infrastruktur," ujar Muhaimin.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan tema RKPD Kalimantan Timur Tahun 2027 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan inklusif.

Lebih lanjut, Bappeda Kaltim juga menyoroti tantangan keterbatasan fiskal di masa mendatang yang membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pembangunan Balikpapan diarahkan untuk menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, meningkatkan daya saing investasi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Balikpapan mampu mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus motor penggerak ekonomi daerah.

Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati prioritas pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur menuju generasi emas.