RRI.CO.ID, Samarinda - Komitmen terhadap prioritas pembangunan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur 2027.

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah daerah harus memastikan belanja daerah benar-benar fokus pada program prioritas agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tantangan pertama adalah bagaimana kita tetap komitmen pada program prioritas supaya belanja itu berkualitas, terarah, dan terukur,” kata Sri Wahyuni, usai Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia menjelaskan, fokus belanja tersebut penting agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, Pemprov Kaltim berencana melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menutup kebutuhan pembangunan tersebut.

“Kita akan membuat menu CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di RKPD,” ujarnya.

Sri Wahyuni mencontohkan, jika pemerintah daerah hanya mampu membangun tiga sekolah melalui APBD, sementara kebutuhan ruang kelas baru masih ada, maka pembangunan tersebut dapat ditawarkan kepada perusahaan melalui program CSR.

Dengan cara itu, CSR diharapkan dapat membantu menopang pembangunan yang belum sepenuhnya terdanai melalui anggaran pemerintah daerah.