Pemkot Samarinda Lakukan Efisiensi Anggaran Besar pada 2026

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda menerapkan efisiensi anggaran yang cukup besar pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah adanya pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah kota dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah menyesuaikan sejumlah rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Beberapa kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan pada tahun ini bahkan harus ditunda sementara waktu.

“Memang di 2026 ini kita mengalami efisiensi anggaran cukup besar sehingga tidak banyak kegiatan fisik,” ujarnya, Jumat 13 Maret 2026.

Andi menjelaskan, salah satu program yang terdampak adalah pembangunan Teras Samarinda tahap berikutnya. Proyek tersebut sebenarnya direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun ini, namun terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pemerintah kota harus menyesuaikan prioritas belanja agar kondisi keuangan daerah tetap stabil. Sejumlah program yang tidak bersifat mendesak akan ditunda hingga kondisi fiskal daerah kembali memungkinkan.

Selain penundaan proyek fisik, efisiensi juga dilakukan pada anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kota. Seluruh organisasi perangkat daerah kini harus menggunakan anggaran perjalanan dinas secara lebih selektif dan terbatas.

“Perjalanan dinas seluruh perangkat daerah hanya sekitar tujuh miliar rupiah dalam satu tahun,” kata Andi Harun.

Andi menambahkan, penghematan juga dilakukan pada belanja makan dan minum dalam kegiatan rapat internal pemerintah kota. Saat ini rapat di lingkungan Balai Kota Samarinda hanya menyediakan air putih, kecuali kegiatan yang melibatkan tamu dari luar.

Langkah efisiensi tersebut dilakukan agar anggaran pemerintah dapat difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Pemerintah kota berharap berbagai penyesuaian ini dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.