RRI.CO.ID,Balikpapan – Tata kelola ritel modern kini menjadi fokus perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Komisi I DPRD menemukan adanya sejumlah gerai waralaba yang telah beroperasi namun belum menyelesaikan seluruh tahapan administrasi perizinan secara tuntas.

Berdasarkan data inventarisasi terkini, tercatat sebanyak 102 unit gerai Indomaret dan 74 unit gerai Alfamart yang tersebar di wilayah Balikpapan. Meski sebagian besar telah menempuh jalur perizinan, beberapa gerai dilaporkan masih menghadapi kendala pada tahapan teknis.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Perdagangan untuk memetakan hambatan yang ada.

"Kami memandang persoalan ini secara menyeluruh. Semangatnya adalah kepatuhan aturan tanpa menghambat iklim investasi di daerah," ujar Danang kepada RRI lewat sambungan telpon pada 4 Maret 2026.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah adanya diskoneksi regulasi. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai batasan jarak antar-gerai dalam peraturan daerah dengan sistem Online Single Submission (OSS) di tingkat nasional yang tidak lagi mempersyaratkan pembatasan tersebut.

Selain persoalan sinkronisasi aturan, DPRD juga menyoroti pentingnya kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum operasional dimulai. Hal ini krusial untuk memastikan aspek legalitas bangunan dan keamanan ruang publik.

"Tujuannya agar tata kelola ritel modern di Balikpapan lebih tertib, transparan, serta memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan," ucapnya.

Langkah evaluasi komprehensif ini diharapkan dapat melahirkan solusi bagi pelaku usaha sekaligus menjamin penegakan regulasi lokal demi ketertiban tata ruang kota.