RRI.CO.ID, Samarinda - Aspek keselamatan menjadi perhatian utama DPRD dalam sidak Terowongan Kota Samarinda yang dilakukan bersama Dinas PUPR. Komisi III menegaskan sebelum difungsikan, seluruh elemen konstruksi harus dipastikan aman dan memenuhi standar teknis yang berlaku.

Dalam peninjauan tersebut, dewan meminta penjelasan detail terkait kekuatan struktur tambahan yang telah dibangun pasca longsoran di area inlet. Penjelasan teknis dianggap penting agar publik memahami sejauh mana penguatan telah dilakukan.

Pihak kontraktor memaparkan berbagai metode penguatan telah diterapkan untuk meningkatkan stabilitas konstruksi. Struktur tambahan yang dibangun memiliki ketebalan sekitar 50 sentimeter dan dirancang sebagai penahan longsoran dari sisi lereng.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan DPRD tidak ingin fasilitas publik tersebut justru menimbulkan risiko di kemudian hari. “Kami tidak ingin nantinya terowongan ini membahayakan pengguna jalan,” katanya pada Selasa, 3 Maret 2026.

Menurut Deni Hakim Anwar, penguatan tersebut diharapkan mampu menahan potensi longsor di masa mendatang, baik dari sisi kanan maupun kiri inlet. DPRD juga memastikan material yang digunakan serta metode konstruksi telah sesuai dengan standar perencanaan teknik sipil.

Selain menyoroti konstruksi fisik, Komisi III juga mempertanyakan kesiapan proses uji kelayakan sebelum terowongan dioperasikan. Tahapan ini menjadi syarat utama agar fasilitas dapat digunakan secara resmi oleh masyarakat.

Diketahui, terdapat perubahan prosedur pengajuan kelayakan yang kini langsung mengarah pada penerbitan Sertifikat Laik Fungsi atau SLF. Perubahan aturan tersebut mengharuskan adanya tambahan dokumen dan verifikasi administrasi yang lebih lengkap.

“Kami meminta kepastian tahapan uji kelayakan ini agar masyarakat tahu kapan terowongan bisa digunakan,” ujar Deni. Ia menegaskan keselamatan dan kepastian keamanan tetap menjadi prioritas utama dibanding percepatan pembukaan operasional.