RRI.CO.ID, Samarinda – Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tantangan tersendiri dalam pendataan penyandang disabilitas. Kondisi geografis yang mencakup daerah pesisir hingga pedalaman, bahkan harus ditempuh melalui jalur sungai, membuat proses pendataan manual dinilai tidak efektif.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kukar, Sunarko, mengakui tantangan tersebut. “Kami menyadari Kukar ini bukan hanya luas, tetapi luas sekali. Dari satu desa ke kecamatan bisa membutuhkan waktu hingga satu hari perjalanan,” ucap Sunarko dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda, dikutip Kamis 19 Februari 2026.

Menurutnya, jika pendataan dilakukan secara konvensional dengan turun langsung ke lapangan, prosesnya bisa memakan waktu sangat lama. “Kalau harus melibatkan seluruh staf atau pengurus PPDI untuk mendata satu per satu, mungkin satu tahun pun belum selesai,” kata dia.

Karena itu, Dinas Sosial bersama PPDI Kukar memanfaatkan platform digital melalui Google Form yang terintegrasi dengan sistem pengolahan data berbasis spreadsheet. Link pendataan disebarluaskan melalui pengurus PPDI, sekolah luar biasa (SLB), sekolah inklusi, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

“Di setiap desa dan kelurahan ada Pusat Kesejahteraan Sosial. Link ini kami bagikan kepada mereka karena salah satu fungsinya memang melakukan pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,” ujar Sunarko.

Ia menyebut, meskipun tugas aparat desa cukup berat dalam menangani berbagai persoalan sosial, sinergi yang dibangun mampu menghasilkan 1.211 data penyandang disabilitas yang telah terinput hingga akhir 2025.

Namun, dalam prosesnya sempat terjadi kendala teknis. “Kami sempat mengalami kecelakaan teknologi. Dashboard yang sudah kami susun tiba-tiba hilang. Mungkin ada rumus kunci yang terhapus,” ucap Sunarko.

Meski demikian, ia bersyukur data utama tetap tersimpan. “Alhamdulillah master data-nya masih ada. Yang hilang hanya tampilan dashboard-nya. Itu akan kami susun ulang,” katanya.

Sunarko menegaskan, dampak awal dari program Berdikari mulai terlihat, terutama dalam ketepatan penyaluran bantuan. Data yang lebih rinci memungkinkan pemerintah menyesuaikan jenis bantuan dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

“Kami ingin memastikan bantuan tidak lagi bersifat umum dan seragam, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan. Dengan data yang lebih akurat, program rehabilitasi sosial bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui penguatan sistem berbasis digital ini, Dinas Sosial Kukar berharap tidak ada lagi penyandang disabilitas yang terlewat dari pendataan, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Program Berdikari pun diharapkan menjadi fondasi kebijakan inklusif yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.