RRI.CO.ID, Nusantara - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyambut baik terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kalimantan Timur.

Pembentukan DPD ABPEDNAS Kaltim ditandai dengan pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tujuh kabupaten se-Kaltim yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Kamis 12 Februari 2026. Pelantikan tersebut diikuti kepala dan perangkat desa dari Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu.

Seno Aji mengatakan, keberadaan ABPEDNAS di Kalimantan Timur sangat penting dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa, khususnya pengawasan terhadap kepala desa dan pengelolaan dana desa.

"Dengan asosiasi Badan Permusyawaratan Deda (BPD) Nasional di Kaltim, pengawasan badan musyawarah desa terhadap kepala desa itu akan berjalan dengan baik," ujarnya, usai acara pengukuhan.

Baca Juga: ABPEDNAS Kaltim Diminta Kawal Program Prioritas Presiden

Ia juga menilai, pengawasan tersebut akan semakin optimal jika dilakukan secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum di daerah. Sebab, pengukuhan ABPEDNAS Kaltim juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama (PKS), salah satunya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI), Reda Manthovani.

"Didampingi oleh Kejaksaan Negei (Kejari) di desa-desa dan kabupaten setempat membuat penggunaan dana desa bisa termonitor, terlaporkan sesuai dengan harapan," kata Seno Aji.

Seno berharap, pengurus ABPEDNAS Kaltim yang telah dikukuhkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC di tujuh kabupaten, ia optimistis pengawasan terhadap pemerintahan desa di Kaltim dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pengukuhan ABPEDNAS Kaltim di IKN, Perkuat Pengawasan Dana Desa