RRI.CO.ID, Samarinda - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang bagi BUMD, koperasi desa, dan UMKM untuk terlibat dalam pengelolaan sumur tua migas di Kalimantan Timur. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas partisipasi pelaku usaha daerah pada sektor hulu migas.

Ahli Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur, Charles Siahaan, menyoroti kehadiran Staf Khusus Menteri ESDM yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi Lifting Migas. Menurutnya, posisi tersebut memiliki peran sentral dalam menentukan arah peningkatan produksi migas nasional.

“Beliau ini staf khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi Lifting Migas. Di tangan beliaulah arah lifting migas nasional ditentukan,” ujar Charles Siahaan.

Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa, 10 Februari 2026.

Charles menjelaskan, capaian lifting migas nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 605 ribu barel per hari. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras di tengah tren penurunan produksi migas dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, ia mengingatkan upaya peningkatan produksi migas belum selesai. Saat ini, konsumsi minyak nasional masih berada di kisaran 1,5 juta barel per hari sehingga Indonesia masih mengalami defisit energi.

“Defisit kita masih sekitar 800 sampai 900 ribu barel per hari dan itu masih ditutup dengan impor yang membebani APBN,” katanya.

Menurut Charles, keterlibatan BUMD, koperasi, dan UMKM dalam pengelolaan sumur tua menjadi salah satu alternatif untuk menambah produksi migas nasional. Skema ini dinilai dapat memperluas basis produksi tanpa harus membuka lapangan migas baru.

Sosialisasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tersebut menjadi forum awal untuk mempertemukan regulator, operator, dan pelaku usaha daerah dalam mendukung peningkatan lifting migas nasional.