RRI.CO.ID, Samarinda – Akademisi dan pelaku bisnis pedesaan, Habir menilai keterlibatan desa dalam pengelolaan sumur minyak dan gas bumi tua harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola usaha yang profesional.

“Peluang yang dibuka melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat besar, namun desa tidak boleh masuk tanpa kesiapan pengetahuan dan perhitungan bisnis yang matang,” ujarnya di Samarinda Rabu 4 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sektor migas memiliki karakter risiko tinggi, sehingga pengelolaan sumur tua tidak bisa disamakan dengan usaha ekonomi desa pada umumnya. Menurutnya, desa perlu memahami aspek teknis, keselamatan kerja, lingkungan, serta manajemen keuangan sebelum terlibat langsung.

Habir menilai kehadiran regulasi tersebut menjadi pintu masuk penting bagi transformasi ekonomi pedesaan, khususnya di Kalimantan Timur yang memiliki ribuan sumur migas tua dan idle. Namun, regulasi hanya akan efektif jika diikuti dengan pendampingan berkelanjutan.

“Tanpa pendampingan dari pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, desa berpotensi hanya menjadi objek, bukan subjek dalam bisnis migas,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMDes, koperasi, dan pengusaha lokal dengan badan usaha migas serta lembaga perbankan. Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan modal, teknologi, dan pemasaran hasil produksi.

Menurut Habir, forum Temu Bisnis Sumur Migas Tua menjadi contoh ruang dialog yang produktif karena mempertemukan regulator, operator migas, akademisi, dan pelaku usaha dalam satu forum terbuka.

“Forum seperti ini penting agar desa mendapatkan gambaran utuh, tidak hanya soal peluang, tetapi juga risiko dan tanggung jawab yang menyertainya,” ucapnya.

Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat menjadikan hasil dialog tersebut sebagai dasar penyusunan program pendampingan desa, sehingga kebijakan pengelolaan sumur migas tua benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur.